Membangun Pemerintahan Negara Dari Rakyat, Oleh Rakyat, dan Demi Rakyat (Foto dokumenter : VNA)

Negara hukum harus milik rakyat

Semasa hidupnya, Presiden Ho Chi Minh menetapkan sebuah tesis yang berorientasi: Negara hukum harus menjadi milik rakyat. Hal ini merupakan tujuan, karakteristik, sekaligus faktor yang menjamin keberhasilan revolusi.

Selama Revolusi Agustus tahun 1945, sebuah perkembangan besar dalam pemikiran dan garis kepemimpinan, dan juga penyebab keberhasilan usaha penyelamatan tanah air ialah Partai menganjurkan pembentukan pemerintahan "republik demokratis" setelah mengusir kolonialis dan farsis.

Dalam sejarah perjalanannya, hadapkan dengan tugas dan tuntutan konkret pada setiap periode (perlawanan, pembangunan negara, pembangunan sosialisme di Utara, perjuangan untuk membebaskan Vietnam Selatan, dan penyatuan negara), Partai telah merencanakan kebijakan untuk mendorong peranan pemerintahan negara dalam melaksanakan revolusi bangsa dan demokrasi rakyat, sekaligus menjamin hak dan kepentingan dasar bagi rakyat.

Dalam Program Politik Pembangunan Negara pada Periode Transisi Menuju Sosialisme (dilengkapi dan dikembangkan pada tahun 2011), "membangun negara hukum sosialis dari rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat" juga merupakan salah satu dari delapan arahan dasar untuk berhasil melaksanakan tujuan tersebut pada pertengahan abad ke-21, yaitu membangun negara menjadi negara industri modern yang ber orientasi sosialisme.

Membangun negara dari rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat telah dilembagakan, merupakan prinsip konstitusional, orientasi, dan prinsip organisasi-operasional, serta pelaksanaan fungsi aparatur pemerintahan negara di semua tingkatan di Vietnam selama 80 tahun ini.

Dari rakyat, demi rakyat berarti menjamin dan melaksanakan hak asasi manusia dan hak warga sipil

Selama 80 tahun terakhir, dari Negara Republik Demokratik Vietnam hingga negara Hukum Sosialis, model organisasi, aparatur, metode operasional, dan penyelenggaraan pemerintahan negara telah berubah dan membaik dalam,memenuhi tuntutan perjuangan revolusioner, tetapi semuanya tetap sejalan dengan prinsip negara dari rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat.

Sejak 1 Juli 2025, model pemerintahan daerah dua tingkat mulai dioperasikan. Ini merupakan perkembangan luar biasa dalam hal kelembagaan, desentralisasi, menghilangkan hambatan, mendekatkan aparatur dan operasional pemerintahan negara kepada rakyat, dan melayani rakyat dengan segera. Seiring dengan perubahan tersebut, reformasi administrasi, pembangunan pemerintahan, e-government, dan transformasi digital... telah berkembang pesat, melayani dengan lebih bagk tugas-tugas pembangunan sosial-ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

PM Pham Minh Chinh (Foto: VOV)

Berbicara pada konferensi virtual tentang pelatihan kealihan profesional terkait pembangunan Partai, pengelolaan negara, organisasi, dan kegiatan dari Front Tanah Air, berbagai ormas politik di tingkat kecamatan (baru), pada 14 Juni 2025, Perdana Menteri Pham Minh Chinh menyatakan:

Komite Partai berbagai tingkat dslam pemerintahan perlu mengembangkan semangat proaktif, inisiatif, fleksibilitas, dan tanggung jawab terhadap rakyat dan negara. Ketika kita mengubah status, maka pemerintah, Front Tanah Air, dan ormas politik mendengarkan pendapat rakyat, mengamati dan memfalidasi fakta memperkuat realitas, menyasar pada akar rumput, melakukan pendekatan yang komprehensif, dengan semangat bersedia mendengarkan rakyat.

Selama 80 tahun pembangunan negara, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat, juga merupakan 80 tahun Vietnam secara bertahap menjamin dan menerapkan hak asasi manusia dan hak-hak warga sipil. Negara memainkan peranan terpenting dalam membangun dan menerapkan sistem jaring pengaman sosial yang komprehensif dan menyeluruh....Ini adalah bukti nyata dari negara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan demi rakyat.