Undang-Undang Pertanahan disahkan pada sidang luar biasa ke-5 MN Vietnam  (ilustrasi)    (Foto: quochoi.vn)

Undang-Undang Pertanahan (amandemen) merupakan rancangan undang-undang (RUU) besar yang disahkan oleh 432 dari 477 anggota MN (atau 87,62 persen daria jumlah total anggota).

Memperbarui Kebijakan Pertanahan untuk Mengembangkan Sumber Daya

Menurut Kepala Komisi Ekonomi MN Vu Hong Thanh, ini adalah undang-undang yang sangat sulit dan kompleks. RUU ini telah dipersiapkan oleh MN, Komite Tetap MN, Pemerintah, lembaga, dan organisasi terkait secara sangat bertanggung jawab, teliti, melalui banyak putaran, langkah, disampaikan kepada persidangan ke-4 MN, 2 konferensi anggota MN full times, 8 sidang resmi Komite Tetap MN, direvisi dan diberikan pendapat oleh banyak pakar, ilmuwan dan sekitar 12 juta pendapat rakyat.

“MN mempelajari RUU ini pada sidang luar biasa ke-5 sesuai dengan proses khusus dan semua pendapat anggota MN telah diterima dan dijelaskan. Hal ini menunjukkan kecermatan dari MN dan badan-badan dalam kegiatan legislasi yang selalu menjunjung tinggi kualitas dan efektivitas.”

Pengesahan Undang-Undang Pertanahan (amandemen) telah mengatasi semua permasalahan, memastikan kepentingan Negara, warga, dan investor secara selaras. Ketika dilaksanakan dalam praktik, undang-undang ini akan meningkatkan pertumbuhan, mengatasi permasalahan dan rintangan untuk memulihkan pasar real estate yang sedang mengalami kemacetan. Pengesahan undang-undang ini juga memutuskan mekanisme harga lahan, membantu memobilisasi semua sumber daya masyarakat dalam membangun infrastruktur sesuai mekanisme kerja sama publik-swasta atau kegiatan tender dan lelang harga lahan untuk mengubah tujuan, penggunaan lahan, melayani kebijakan pembangunan sosial ekonomi daerah. Nguyen Chu Hoi, anggota MN dari Kota Hai Phong, berkata:

“Pengesahan undang-undang ini menciptakan kegembiraan pada awal tahun baru, terutama berbagai proyek dan program. Kedua, menciptakan kesempatan bagi Pemerintah untuk melakukan penyelenggaraan secara lebih mudah, mengurangi secara maksimal dampak sosial, dampak lingkungan agar Vietnam mencapai tujuan-tujuan utama dan berhasil mempertahankan lahan yang bersih, berkualitas dan digunakan secara jangka panjang.”

Selain itu, kebijakan lahan bagi warga etnis minoritas merupakan isi dasar dari kebijakan etnis. Undang-Undang Pertanahan (amandemen) mengalami kemajuan jelas dalam ketentuan tentang lahan bagi warga etnis minoritas dengan banyak kebijakan yang baru, khusus untuk menciptakan dasar hukum dan menciptakan mata pencaharian yang lebih baik bagi warga.

Menginstitusikan Pandangan dan Garis Politik Partai

Revisi Undang-Undang Pertanahan 2013 resmi diawali pada 4 tahun lalu yaitu mulai Agustus 2020 ketika Perdana Menteri Pemerintah membentuk Badan Pengarah Evaluasi Pelaksanakan Undang-Undang Pertanahan dan menyusun RUU Pertanahan (amandemen), pada saat yang sama menugaskan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan sebagai badan yang memimpin penyusunan RUU ini.

Dalam proses penyusunan, pelembagaan pandangan dan garis politik Partai merupakan tuntutan utama. Undang-Undang Pertanahan (amandemen) telah melembagakan semua tujuan umum dan berbagai kelompok kebijakan dalam Resolusi Nomor 18 Komite Sentral Partai Komunis Vietnam tentang “Terus memperbarui dan menyempurnakan institusi, kebijakan, meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan dan penggunaan tanah, menciptakan motivasi untuk menjadikan tanah air sebagai negara maju dengan pendapatan tinggi”. Banyak isi baru yang direvisi, seperti: Memperbarui dan meningkatkan kualitas perancangan dan rencana penggunaan lahan; Menyempurnakan semua ketentuan tentang penyerahan dan penyewaan lahan, pengubahan penggunaan lahan; Menentukan secara lebih konkret tentang wewenang, tujuan dan skala pengembalian lahan; Menyempurnakan mekanisme menetapkan harga lahan sesuai prinsip pasar, dan sebagainya. Undang-Undang ini telah menyempurnakan mekanisme dan kebijakan keuangan tentang lahan, semua ketentuan hukum yang terkait pasar real estate, di antaranya pasar hak penggunaan lahan, mekanisme dan kebijakan tentang pengelolaan dan penggunaan lahan pertanian, dan sebagainya.

Undang-Undang Pertanahan (amandemen) akan efektif mulai tanggal 1 Januari 2025. Terobosan-terobosan dalam undang-undang ini akan membantu melancarkan semua sumber daya untuk melayani pembangunan tanah air.