Indeks Pembangunan Manusia (HDI) adalah salah satu target sintesis yang mengukur kualitas pembangunan sosial-ekonomi dari suatu negara, teritori atau daerah yang dicanangkan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada tahun 1990 dan diumumkan secara rutin. 

Ilustrasi (Foto: Danh Lam / VNA)

Meningkat hampir 50% selama 30 tahun ini

Pembangunan manusia telah menjadi titik berat  dari strategi pembangunan Vietnam selama beberapa dekade ini dan hal ini telah membawa hasil yang positif. Menurut Laporan UNDP, indeks pembangunan manusia Vietnam terus membaik; meningkat hampir 50% dari 0,493 (tahun 1990) menjadi 0,726 (tahun 2022). Pada tahun-tahun 90-an ketika UNDP mulai memperkenalkan HDI, Vietnam berada di peringkat terbawah, tetapi telah menggeliat menduduki posisi di bagian atas dalam pemeringkatan tersebut setelah mengalami kemajuan secara terus menerus selama 30 tahun ini. Peringkat Vietnam kali ini (berdasarkan data tahun 2022) adalah 107 di antara 193 negara dan teritori. Ketika menilai kemajuan-kemajuan yang dicapai Vietnam, Koordinator Tetap PBB untuk Vietnam, Ibu Pauline Tamesis, mengatakan:

“Kemajuan-kemajuan Vietnam dalam pertumbuhan ekonomi, pengentasan dari kemiskinan, dan perbaikan indeks-indeks sosial sungguh-sunguh patut diapresiasi. Vietnam telah mencapai kemajuan penting dalam pembangunan manusia. Sejak tahun 2019, Vietnam diakui sebagai negara dengan HDI yang tinggi. Indeks kemiskinan multidimensi telah menurun tajam, dari 9% pada tahun 2016 menjadi 3,6% pada tahun 2022. Asuransi kesehatan mencakup 92% populasi. Pada tahun 2022, persentase pengangguran Vietnam turun menjadi 2,32%, membantu Vietnam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDG) yang sudah ditetapkan”. 

Pembangunan manusia terus menjadi titik berat dari strategi pembangunan Tanah Air

Dalam pandangan kepemimpinannya, Partai Komunis Vietnam selalu berfokus pada peranan faktor manusia dalam pembangunan.

Dalam Program Politik tentang pembangunan Tanah Air pada masa transisi menuju ke Sosialisme, Partai Komunis Vietnam dengan jelas menunjukkan: “Orientasi besar dari kebijakan sosial ialah: Mengembangkan faktor manusia di atas dasar menjamin keadilan dan kesetaraan dalam hak dan kewajiban warga negara; melakukan kombinasi yang baik antara pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan sosial; antara kehidupan materiil dan kehidupan spiritual; antara memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak dan memikirkan kepentingan jangka panjang; antara individu dan kolektif serta komunitas sosial”.

Koordinator Tetap PBB untuk Vietnam, Ibu Pauline Tamesis (Foto: un.org)

Dalam usaha Pembaruan, Partai dan Negara Vietnam menetapkan untuk menempatkan rakyat pada pusat kebijakan-kebijakan pembangunan; memikirkan masyarakat sebagai target tertinggi dari sistem pemerintahan. Semua haluan dan kebijakan pembangunan berasal dari rakyat, dengan rakyat sebagai pusatnya. Koordinator Tetap PBB di Vietnam, Ibu Pauline Tamesis, mengatakan:

“Vietnam telah berkomitmen untuk berinvestasi di bidang-bidang seperti: pola pertumbuhan inovatif; tidak ada siapa pun yang tertinggal (dengan menjamin akses dengan lapangan kerja, jaring pengaman sosial, kesehatan, pendidikan, budaya); transformasi energi yang adil; perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber daya; transformasi digital dan sistem pangan. UNDP akan terus mendukung upaya Pemerintah Vietnam, di antaranya Rencana Aksi Nasional untuk melaksanakan targer-target pembangunan yang berkelanjutan.” 

Pembangunan manusia selalu menjadi titik berat dalam kebijakan pembangunan Vietnam. Semua prestasi terkait pembangunan manusia yang diakui dunia internasional adalah bukti yang paling jelas mengenai efektivitas dari kebijakan-kebijakan demi rakyat dari Partai dan Negara Vietnam./.