Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Ibu Le Thi Thu Hang.(Foto:vietnamnet.vn)

Ibu Le Thi Thu Hang melanjutkan: "Semua hak yang sah terhadap seluruh wilayah laut yang dimiliki oleh Vietnam yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Hukum Laut tahun 1982, melanggar hukum internasional, di antaranya ada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 dan semua naskah hukum Internasional yang bersangkutan, bertentangan dengan semangat dan kata-kata dalam DOC antara ASEAN dan Tiongkok, tidak sesuai dengan kecenderungan perkembangan hubungan antara dua negara pada latar belakang sekarang ini, tidak menguntungkan usaha menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan”.

Menengai pandangan Vietnam terhadap TPP yang diadakan antara 11 negara anggota akhir-akhir ini tanpa dihadiri Amerika Serikat, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Ibu Le Thi Thu Hang menunjukkan menegaskan bahwa Vietnam menganggap berpartisipasi-nya dalam TPP dan semua Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) sebagai salah satu di antara berbagai penggelaran haluan yang berinisiatif dan aktif berintergasi ekonomi internasional secara intensif dan ekstensif, komprehensif, menyempurnakan sistem undang-undang dan institusi ekonomi pasar dan lain- lain…

Vietnam akan meneruskan proses pembaruan ini, memperkuat persiapan di dalam negeri untuk melaksanakan secara berhasil-guna komitmen FTA yang telah dan akan dipartisipasi oleh Vietnam.

Dalam jumpa pers periodik Kementerian Luar Negeri Vietnam, Kamis (4/5), ketika menjawab pertanyaan mengenai reaksi Vietnam yang bersangkutan dengan status melarang menangkap ikan di Laur Timur yang secara sefihak dikeluarkan Tiongkok, menurut-nya melarang semua kapal menangkap ikan di Laut Timur dari 1/5-16/8, Jurubicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Ibu Le Thi Thu Hang menunjukkan: “Vietnam dengan tegas memprotes dan menolak keputusan sefihak dari Tiongkok ini karena telah melanggar secara serius kedaulatan Vietnam terhadap kepulauan Hoang Sa (atau Paracels).