Tentang kebijakan asuransi sosial, Kementerian tersebut telah sepakat menghentikan pembayaran asuransi sosial ke dalam dana pensiun dan dana kematian untuk dua kelompok badan usaha. Pertama ialah kelompok badan usaha yang punya 50% lebih jumlah tenaga kerja peserta asuransi sosial harus diberikan pemutusan hubungan kerja dan tidak mendapat pekerjaan lagi. Kedua ialah kelompok badan usaha yang mengalami kerugian sebesar dari 50% jumlah omzet karena wabah Covid-19.

Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas dan Sosial memprakirakan bahwa ada kira-kira 1,5 hingga 3 juta pekerja dan 150.000 hingga 200.000 badan usaha yang akan menikmati kebijakan sementara tidak harus membayar biaya asuransi sosial.

Tentang kelompok kebijakan kredit terhadap tenaga kerja dan badan usaha kecil dan menengah, koperasi, kelompok koperasi, kepala keluarga yang melakukan bisnis, Kementerian Tenaga Kerja, Prajurit Penyandang Disabilitas merekomendasikan untuk membantu tenaga kerja meminjam modal prioritas, khususnya tenaga kerja yang adalah warga etnis minoritas dan tenaga kerja di daerah pedesaan.