(VOVworld) - Dalam perbahasan di grup-grup, pada Jumat sore, (26 Oktober), para anggota Majelis Nasional (MN) Vietnam telah berfokus berbahas tentang rancangan amandemen atas Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang akan diesahkan dalam persidangan kali ini. Semua pendapat telah sepakat harus melakukan amandemen menurut arah demokratis, terbuka dan  transparan dalam pekerjaan kekaderan, terutama dalam proses perekrutan, perancangan, pengangkatan, mutasi dan lain-lain. Seiringi dengan hal itu ialah harus menterbukakan harta benda, pendapatan kader, pegawai negeri, menetapkan secara jelas tanggung-jawab kepala kantor, organisasi dan unit. Le Nam, anggota MN Vietnam dari provinsi Thanh Hoa mengatakan: “Organisasi aparatur urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi mempunyai arti yang menentukan sukses atau gagalnya perjuangan mencegah dan memberantas korupsi. Sekarang ini, Badan urusan pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dimasukkan ke dalam Komite Sentral Partai Komunis Vietnam dan diketuai oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam, saya sangat setuju. Saya melihat juga harus melakukan pembaruan  dalam menyusun Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi”.

          

Sebelumnya, pada Jumat pagi, (26 Oktober), para anggota Majelis Nsional telah melakukan verifikasi terhadap beberapa isi yang penting yaitu Laporan rancangan amandemen atas Undang-Undang tentang Ilmu Pengetahuan-Teknologi, Paparan verifikasi terhadap rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota, Paparan tentang rancangan amandemen Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan lain-lain.

          Paparan tentang rancangan amandemen Undang-Undang tentang Ilmu Pengetahuan-Teknologi menunjukkan bahwa Undang-Undang tentang Ilmu Pengetahuan-Teknologiperlu diamandir dan disempurnakan untuk menciptakan kebulatan pendapat dan kesinkronan dari semua naskah hukum tentang ilmu pengetahuan-teknologi, memenuhi proses pembaruan dan integrasi internasional. Undang-Undang tersebut bermaksud menggelarkan pelaksanaan tugas kunci ialah terus memperbarui secara mendasar, menyeluruh dan sinkron  organisasi, mekanisme manajemen dan mekanisme aktivitas ilmu pengetahuan-teknologi. Ketika mengungkapkan paparan verifikasi terhadap rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota, Chu Son Ha, anggota Majelis Nasional Vietnam kota Hanoi mengatakan: “Saya berpendapat bahwa rancangan Undang-Undang tentang  Ibu Kota pada pokoknya telah disesuaikan dengan semangat Resolusi nomor 11 dari Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam. Yaitu, Majelis Nasional melembagakan Resolusi Polit Biro Komite Sentral Partai Komunis Vietnam tentang Ibu Kota, memperkuat sumber daya kepada ibu kota dan menjamin agar ibu kota berkembang pada waktu mendatang. Semua warga negara Vietnam harus bertanggung-jawab memikirkan perkembangan ibu kota”.

          Laporan tentang rancangan amandemen Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi memberitahukan titik berat amandemen kali ini ialah terus meningkatkan kualitas semua institusi pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya  harus menterjemahkan Undang-Undang ini kedalam praktek kehidupan dan memenuhi tuntutan yang diajukan oleh praktek./.