Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mengeluarkan pemberitahuan tersebut setelah Badan Pemberantasan Korupsi Republik Korea, pada Jumat (3 Januari) menghentikan upaya menangkap Presiden Yoon Suk Yeol, pejabat yang dimakzulkan karena mengenakan deklarasi darurat militer, setelah berjam-jam berlangsung konfrontasi antara para penyelidik dan penjaga keamanan yang melindungi Presiden.
Selama konferensi pers online, Kirby juga mengatakan bahwa AS berharap agar Pemerintah Republik Korea melaksanakan proses-proses yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar negara ini, dan menegaskan kembali bahwa Washington akan mempertahankan kanal-kanal komunikasi “di semua tingkat” dengan Seoul.
Republik Korea telah jatuh ke dalam kekacauan politik setelah deklarasi darurat militer yang singkat oleh Presiden Yoon Suk Yeol pada tanggal 3 Desember dan pemakzulan terhadapnya pada tanggal 14 Desember tahun lalu.
