(VOVworld) – Pentagon,  pada  Jumat (21 Agustus),  memberitahukan:  Tiongkok tetap  sedang meningkatkan aktivitas-aktivitas pembangunan pulau buatan di Laut Timur selama beberapa bulan  belakangan ini, bersamaan itu memperhebat patroli di daerah-daerah laut di sekitarnya untuk menegaskan klaim-klaim negara ini. Menurut laporan dengan judul: “Strategi keamanan laut Asia-Pasifik” yang diumumkan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS), pada Kamis sore (20 Agustus), aktivitas pembangunan pulau-pulau buatan oleh Tiongkok di kepulauan Truong Sa (Spratly) di Laut Timur telah meningkat 50 persen terbanding dengan bulan Mei lalu. Laporan ini menunjukkan:  Semua upaya terkini Tiongkok jauh berbeda dengan upaya-upaya sebelumnya di skala dan pengaruh. Infrastruktur yang tampaknya sedang dibangun oleh negara ini akan menciptakan   dasar bagi Beijing untuk membentuk  satu kehadiran kekuatan yang lebih banyak di Laut Timur.

Aktivitas pembangunan pulau-pulau buatan oleh Tiongkok di kepulauan Truong Sa
 (Spratly) di Laut Timur telah meningkat 50 persen terbanding dengan bulan Mei lalu.
(Foto: Wall Street Journal//tuoitre.vn)

Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di AS, Zhu Haiquan pada Kamis sore menegaskan: Tiongkok telah menghentikan aktivitas pembangunan pulau buatan di Laut Timur pada Juni lalu. Sementara itu, meskipun tidak langsung menolak pernyataan Beijing, namun seorang juru bicara Kementerian Pertahanan AS mengatakan bahwa Tiongkok perlu menjelaskan apakah pernyataan ini mengungkapkan semua pos-pos depan dari negara ini di dua kepulan Truong Sa dan Hoang Sa (Paracels) dan apakah Beijing berkomitmen akan menghentikan segera aktivitas-aktivitas  pembangunan di Laut Timur atau tidak. Laporan tersebut menambahkan: Tiongkok sedang dengan prioritas menggunakan kapal-kapal dinas pelaksanaan hukum di laut untuk siap memberikan reaksi ketika melakukan eskalasi. 

Ketika berbicara di depan jumpa pers pada hari yang sama, Menteri Pertahanan AS, Ashton Carter menegaskan: tentara AS akan terus melakukan misi-misi penerbangan dan mengerahkan kapal di semua wilayah laut  yang diizinkan  oleh hukum internasional.