Kementerian Keuangan AS memberitahukan bahwa sanksi-sanksi tersebut menyasar pada para pejabat dari Pemerintah dan Partai Pekerja Korea. Dalam pernyataan-nya, Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin memberitahukan bahwa keputusan sanksi tersebut sesuai dengan satu laporan Kementerian Luar Negeri AS yang diumumkan pada hari yang sama dan sesuai dengan Undang-Undang mengenai penguatan kebijakan dan sanksi-sanksi terhadap RDRK yang ditandatangani pada 2/2016. Namun, pada hari yang sama, pelapor khusus dari Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Tomas Quintana menegaskan bahwa 3 putaran sanksi  yang dikenakan PBB baru-baru ini terhadap RDRK bersangkutan dengan uji-uji coba rudal dan nuklir negara ini dan bisa menimbulkan dampak buruk terhadap penduduk sipil RDRK dan merugikan situasi hak asasi manusia di negara ini.