AS mulai memindahkan alat-alat THAAD ke kawasan penggelaran di Republik Korea

(VOVworld) - Menurut Kantor Berita Yonhap, tentara Amerika Serikat (AS) di Republik Korea, pada Rabu pagi (26/4), telah mulai memindah semua alat dari Sistem pertahanan rudal jarak tinggi tahap terakhir (THAAD) dari AS ke kawasan penggelaran menurut rencana di lapangan goft, di kabupaten Seoungju, jauhnya 300km dari ibukota Seoul ke sebelah Tenggara. Menurut itu, 6 mobil pengangkut radar X-band, bantal peluncuran mobil dan berbagai alat yang lain dari THAAD telah dipindah ke kawasan tersebut. Meskipun pasukan-pasukan AS di Republik Korea telah tidak mengajukan pernyataan tetapi Kementerian Pertahanan Republik Korea membenarkan bahwa telah memulai penggelaran yang komprehensif. Gerak gerik ini bertujuan menjamin kemungkiman aktivitas awal dengan cara mengatur beberapa alat pertama di kawasan. Dua fihak akan mulai menilai lingkungan dan membangun basis-basis yang bersangkutan seperti rencana.

Para capres utama dari Republik Korea, pada Rabu (26 April), menyatakan pandangan yang berbeda-beda setelah banyak bagian dari Sistim pertahanan rudal jarak tinggi tahap terakhir (THAAD) baru saja digelarkan. Capres Yoo Seong-min dari Partai Bareun berkecenderungan konservatif mengatakan manyambut penggelaran THAAD ini dan menganggap ini sebagai “keputusan besar”. Sementara itu, Kim Myung-yeon, juru bicara capres Hong Joon-pyo dari Partai Liberal berkecenderungan konservatif menyerukan supaya menghentikan perdebatan-perdebatan dengan argumen yang menyatakan bahwa THAAD merupakan senjata pertahanan yang paling baik menghadapi ancaman-ancaman nuklir dan rudal dari Republik Demokrasi Rakyat Korea. Sedangkan, Park Kwang-on, juru bicara capres utama Moon Jae-in dari Partai Demokrat berkecenderungan liberal menyatakan bahwa penggelaran THAAD adalah tindakan yang meremehkan hasrat warga dan tidak memperdulikan prosedur-prosedur yang perlu. Pada hari yang sama (26 April), Son Kum-ju, juru bicara capres Ahn Cheol-soo dari Partai Rakyat berkecenderungan tengah-kiri menyatakan bahwa perlu dilaksanakan sesuai dengan undang-undang menurut permufakatan yang telah dicapai antara dua negara.