(VOVworld) – Segera setelah Senat Amerika Serikat (AS) mengesahkan resolusi S.Res 524 yang menegaskan kembali dukungan kuat AS terhadap Deklarasi tentang Perilaku dari semua pihak di Laut Timur (DOC). Pada Sabtu 4 Agustus, Pemerintah pimpinan Presiden AS Barack Obama juga untuk pertama kalinya mengeluarkan pernyataan tentang masalah Laut Timur.

Pernyataan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) AS yang disampaikan Wakil Juru Bicara Patrick Ventrell menjelaskan bahwa sebagai satu negara di kawasan Pasifik, AS mempunyai kepentingan nasional dalam mempertahankan perdamaian dan kestabilan, menghormati hukum internasional, kebebasan pelayaran dan perdagangan yang sah di kawasan Laut Timur. AS tidak mengintervensi sengketa kedaulatan wilayah dan tidak punya ambisi sengketa wilayah di Laut Timur. AS percaya bahwa semua negara di kawasan berkoordinasi secara erat dan menggunakan langkah diplomatik untuk memecahkan sengketa dan jangan menggunakan langkah memaksa, mengancam, menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan.


Semua perkembangan belakangan ini yang terdiri dari penggunaan kata-kata yang menegangkan, tindakan ekonomi yang memaksakan dan semua kasus yang terjadi di sekitar pulau beting Scarborough, khususnya Tiongkok meningkatkan taraf pengelolaan administrasi di kota Sansha dan menempatkan pasukan garnisun militer di sini untuk mengelola Laut Timur yang sedang dipersengketakan, telah bertentangan dengan semua upaya diplomatik yang bersifat koorperatif untuk memecahkan semua kontradiksi, bersamaan itu membuat ketegangan di daerah Laut Timur semakin meningkat. AS mendesak semua pihak supaya mengeluarkan langkah-langkah untuk meredakan semua ketegangan tersebut sesuai dengan semangat Deklarasi ASEAN tentang Laut Timur pada tahun 1992 dan Deklarasi DOC pada tahun 2002.

AS mendukung semua upaya ASEAN untuk membangun kebulatan pendapat guna mengontrol dan mencegah sengketa-sengketa. AS merangsang ASEAN dan Tiongkok supaya mengusahakan langkah-langkah maju guna mencapai kesepakatan tentang Prinsip tentang Kode Etik di Laut Timur (COC), menciptakan semua ketentuan dan prinsip untuk mengatasi kontradiksi secara damai. AS mendukung prinsip 6 butir tentang masalah Laut Timur yang baru-baru ini dikeluarkan ASEAN. AS mendesak semua pihak supaya memberikan penjelasan terhadap semua deklarasi wilayah menurut hukum internasional, diantaranya ada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.


Pada Sabtu 4 Agustus, Legislator Faleomavaega, anggota tinggi subkomisi urusan Asia – Pasifik dari Parlemen AS memperkenalkan Rancangan Undang-Undang H.R.6313 untuk mendorong penanganan secara damai dan kooperatif terhadap semua sengketa wilayah di Laut Timur serta daerah-daerah laut yang lain di Asia Timur. Untuk menghadapi tindakan Tiongkok yang terus memaksa dan menghantam negara-negara tetangga, legislator Faleomavaega menyatakan kecemasan yang mendalam terhadap semua tuntutan kedaulatan yang berkelebihan, tidak punya dasar hukum internasional dari Tiongkok.

Dia mengungkapkan tindakan-tindakan sepihak yang mengakibatkan ketegangan yang dilakukan Tiongkok belakangan ini seperti membuka tender terhadap 9 blok migas di dalam zona ekonomi ekseklusif dan landas kontinen Vietnam, menggelarkan pasukan garnisun militer di Sansha, melakukan patroli-patroli dengan keadaan siap bertempur di Laut Timur dan khususnya pembentukan kota Sansha untuk mengelola satu areal yang luas di Laut Timur. Legislator Faleomavaega mengimbau kepada Tiongkok supaya memecahkan semua sengketa tersebut secara kooperatif, tidak menggunakan kekerasan dan segera berpartisipasi pada perundingan dengan ASEAN tentang prinsip kode etik di Laut Timur yang bersifat mengikat di segi hukum./.