Australia perlu menterbukakan informasi yang obyektif
Jubir Kemlu Vietnam, Le Hai Binh
(Foto: baomoi.com)
(VOVworld) – Pada tanggal 19 Juni 2014, Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria, Australia memberlakukan perintah pemeriksaan yang bersangkutan dengan perkara pencetakan uang polymer. Ketika memberikan reaksi tentang kasus ini, pada Jumat sore (8 Agustus), juru bicara Kementerian Luar Negeri (jubir Kemlu) Vietnam, Le Hai Binh menunjukkan: Setelah ada informasi-informasi tuduhan yang bersangkutan dengan kontrak pencetakan uang polymer, badan-badan fungsional Vietnam berkoordinasi ketat dengan pihak Australia secara serius melakukan pemeriksaan kasus, tapi tidak menemukan informasi, dokumen dan bukti manapun yang bersangkutan dengan korupsi dari para pejabat Vietnam. Setelah bertahun–tahunmelakukan penyelidikan, pada tahun 2012, Mahkamah Agung Australia dan Kerajaan Inggeris telah memvonis tuduhan-tuduhan yang bersangkutan dengan beberapa warga negara Australia dan Kerajaan Inggeris menyuap pejabat asing, diantaranya ada pejabat Vietnam adalah tidak berdasar. Namun, pada tanggal 19 Juni 2014, Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria telah memberlakukan perintah pemeriksaan yang bersangkutan dengan pencetakan uang polymer yang menyebut nama beberapa pejabat tinggi asing, diantaranya ada Vietnam. Ini merupakan tindakan yang bertendens buruk, berpengaruh negatif terhadap kehormatan perseorangan pemimpin tersebut, negeri Vietnam maupun hubungan antara Vietnam dan Australia. Vietnam memprotes keras tindakan Mahkamah Agung Negara Bagian Victoria dan dengan serius menuntut kepada pihak Australia memberikan keterangan yang jelas tentang perintah pemeriksaan ini dan menterbukakan informasi obyektif dan benar tentang kasus ini.
Pada Minggu (7 Agustus), Kemlu Vietnam telah menemui wakil dari Kedutaan Besar Australia di kota Hanoi untuk menyampaikan nota protes tentang kasus ini./.