(VOVworld) – Baru-baru ini, Komite Tetap Rakyat provinsi Hainan, Tiongkok mengesahkan “Rancangan amandemen langkah pelaksanaan Undang-Undang tentang Perikanan Republik Rakyat Tiongkok dari provinsi Hainan” dan mulai berlaku dari 1 Januari 2014. Menurut itu, orang asing dan kapal penangkap ikan asing yang masuk tanpa ijin ke wilayah laut yang dikelola provinsi Hainan untuk melakukan penangkapan ikan dan aktivitas eksplorasi sumber hasil laut akan diusir, bisa disita harta bendanya dan dikenai sanksi administrasi, dll. Pada 24 Desember 2013, Kementerian Pertanian Tiongkok mengumumkan waktu libur bagi penangkapan ikan dengan jaring penangkap ikan di beberapa daerah yang termasuk kedaulatan dan hak kedaulatan Vietnam di Laut Timur. Pihak Tiongkok baru-baru ini juga mengeluarkan portal dan koran cetak pertama dari apa yang disebutkan sebagai “Kota Sansha”, mengupgrade dan memperbaiki stasion meteorologi otomatik di beberapa lapangan batu di kepulauan Truong Sa (kepulauan Spratly), dll
Vietnam, Filipina dan Amerika Serikat telah memberikan reaksi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan Tiongkok ini.
Jubir Kemlu Vietnam Luong Thanh Nghi
(Foto: vov.vn) Pada 10 Januari 2014, ketika menjawab interviu banyak wartawan tentang reaksi Vietnam terhadap tindakan Tiongkok tersebut, Jurubicara Kementerian Luar Negeri (Jubir Kemlu) Vietnam, Luong Thanh Nghi menunjukkan: “semua tindakan yang dilakukan Tiongkok tersebut adalah ilegal dan tidak bernilai, melanggar secara serius kedaulatan Vietnam terhadap dua kepulauan Hoang Sa (Paracel) dan Truong Sa (Spratly), hak kedaulatan dan hak yurisdiksi Vietnam di Laut Timur sesuai dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut-tahun 1982 (UNCLOS 1982), tidak sesuai dengan permufakatan tentang prinsip-prinsip pengarahan pokok dalam menangani masalah di laut antara Vietnam dan Tiongkok, bertentangan dengan semangat Deklarasi tentang cara berperilaku dari semua pihak yang bersangkutan di Laut Timur (DOC) antara ASEAN dan Tiongkok, lebih memperumit situasi di Laut Timur. Vietnam meminta kepada Tiongkok supaya menghapuskan tindakan-tindakan yang salah ini, turut memberikan sumbangan yang praksis untuk menjaga perdamaian dan kestabilan di kawasan”.
Sedangkan dalam pernyataannya pada Jumat (10 Januari), Kemlu Filipina meminta kepada Tiongkok supaya “segera menjelaskan” ketentuan tersebut. Kemlu Filipina menunjukkan bahwa ketentuan baru yang dikeluarkan Tiongkok ini “melanggar secara serius hak kebebasan maritim dan penangkapan ikan dari semua negara di daerah laut internasional” yang sudah tercantum dalam UNCLOS 1982. Kemlu Filipina menekankan bahwa gerak-gerik Tiongkok tersebut “menimbulkan eskalasi ketegangan dan merumitkan situasi di Laut Timur secara tidak perlu, bersamaan itu mengancam perdamaian dan kestabilan di kawasan”.
Sebelumnya, pada Kamis (9 Januari), Kemlu Amerika Serikat juga menyatakan protes dan beranggapan bahwa langkah-langkah pembatasan penangkapan ikan di Laut Timur yang dilakukan Tiongkok merupakan tindakan provokatif dan berbahaya./.