(VOVworld) - Menurut wartawan tetap Radio Suara Vietnam di Mesir, pada Selasa 5 Juni merupakan hari ke-4 berturut-turut rakyat Mesir turun ke jalan di seluruh negeri untuk melakukan demonstrasi tentang proses perkara terhadap Mantan Presiden Hosni Mubarak dan beberapa pejabat senior polisi yang bersangkutan dengan pembunuhan demonstran pada awal tahun yang lalu. Demonstrasi berlangsung berskala besar, dengan partisipasi dari banyak organisasi dan gerakan politik besar khususnya beberapa calon Presiden utama yang telah gagal pada putaran pertama pemilihan umum. Kaum demonstran meminta harus kembali ke pengadilan mantan Presiden Hosni Mubarak dan melaksanakan undang-undang melarang para pejabat rezim lama mencalonkan diri jadi Presiden, kongkrinya ialah capres Ahmed Shafiq, Perdana Menteri terakhir pada rezim Presiden Mubarak. Undang-undang ini masih ditinjau oleh Pengadilan. Kalau undang-undang ini diesahkan, Shafiq akan tidak bisa turut pada putaran ke-2 pemilihan umum pada 16 dan 17 Juni ini.

Kaum demonstran di Mesir
(Foto :Reuters)

Dalam satu perkembangan yang lain, Dewan Agung Angkatan Bersenjata, pada Selasa 5 Juni, telah melakukan sidang dengan para wakil dari 18 Partai politik Mesir dan para anggota independen dalam Parlemen. Sidang sepakat bahwa Dewan Militer yang berkuasa akan memberlakukan satu pernyataan undang-undang dasar tambahan yang menetapkan bahwa semua kriterium membentuk Komite Konstitusional kalau semua fihak tidak mencapai permufakatan manapun tentang masalah ini pada Kamis ini. Ketua Dewan Militer, Marsekal Husein Tantawi menyatakan bahwa Dewan ini ingin putaran ke-2 pemilihan umum akan terus diadakan dan percaya bahwa putaran pemungutan suara akan adil dan tranparans. Marsekal Tantawi juga menegaskan bahwa Dewan ini akan menyerahkan kekuasaan kepada Presiden baru tepat waktu yaitu tanggal 30 Juni ini./.