DK PBB membahas krisis di Maladewa
(VOVWORLD) - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Kamis (8/2), melakukan perbahasan tentang situasi Maladewa setelah Presiden Negara ini Abdulla Yameen memberlakukan situasi darurat selama 15 hari. Perbahasan ini berlangsung setelah Badan urusan masalah-masalah politik PBB meminta kepada DK PBB supaya bertanggung jawab dalam menangani krisis politik di negara pulau di Samudra Hindia ini.
 Sekjen PBB, Antonio Guterres (Foto: Xinhua / VNA) |
Sebelumnya, pada Selasa (6/2), Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres telah mengimbau kepada Pemerintah Maladewa supaya menghapuskan situasi darurat dan menjamin keselamatan untuk warga negara ini, “termasuk para anggota dari Kementerian Hukum”. Selain itu, Sekjen Antonio Guterres juga mencemaskan situasi eskalasi ketegangan di Maladewa, khususnya pemberlakuan situasi darurat serta pasukan keamanan yang masuk Kantor Mahkamah Agung.