 |
Dalam pernyataan yang baru mendapat dukungan dari semua anggota, di antaranya ada Tiongkok dan Rusia, DK PBB mengutuk keras kekerasan di Rakhine selama berpekan-pekan ini, membuat 600.000 orang Rohingya berada dalam situasi berpisah-pisah dan meninggalkan rumahnya, bersamaan itu menyatakan kekhawatiran yang mendalam atas krisis kemanusiaan di kawasan yang sedang terjadi huru-hara ini. DK PBB menyerukan kepada Pemerintah Myanmar supaya mengontrol pengearahan pasukan-pasukan militer, memulihkan pemerintahan sipil dan mengenakan kekuatan hukum serta menjamin penghormatan hak asasi manusia.
Gelombang kekerasan meledak kembali di Rakhine dari tanggal 25/8 ketika para anasir Islam dari komunitas minoritas orang Rohingya menyerang 24 pos polisi dan menyerbu satu pangkalan militer di negara bagian Rakhine sehingga Pemerintah harus menggelarkan operasi-operasi keamanan. Bentrokan dan baku tembak yang paling serius telah terjadi di dekat Kotamadya Maungdaw sehingga menewaskan sedikitnya 110 orang.
