Demikian permintaan Perdana Menteri (PM) Pham Minh Chinh pada sidang ke-25 Badan Pengarah Nasional urusan pemberantasan penangkapan perikanan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) pada Selasa malam (9 Desember), di Kota Hanoi. Sidang ini diadakan secara virtual bersama 21 provinsi dan kota pesisir.

PM Pham Minh Chinh memimpin sidang virtual tersebut (Foto: VOV)

Di sidang tersebut, PM Pham Minh Chinh menekankan semangat, tekad tinggi dan upaya besar, yan harus dilakukan, termasuk tindakan tegas untuk menghapuskan “kartu kuning” EC terhadap perikanan Vienam pada tahun 2025, menghapuskan praktik IUU. Bersamaan itu merestrukturisasi dan mengembangkan sektor perikanan secara berkelanjutan dan sah.

“Merestrukturisasi kelompok dan armada kapal, warga, turut merestrukturisasi kalangan keternaga-kerjaan sesuai dengan prinsip penangkapan ikan secara sah dan memperkuat budidaya serta pengolahan perikanan, memperkuat kerja sama dengan semua negara untuk mengeksploitasi perikanan. Di atas dasar yang ditetapkan yaitu menghapuskan IUU. Kedua harus merestukturisasi dan mengembangkan sektor perikanan secara berkelanjutan, menangani masalah tenaga kerja dan mata pencaharian untuk masyarakat”.

PM Pham Minh Chinh juga meminta daerah-daerah supaya berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Lingkungan membuat rencana pengembangan sektor perikanan secara berkelanjutan, di antaranya termasuk budidaya, penangkapan, pengolahan, dan ekspor perikanan. Kementerian Pertahanan diminta terus melakukan patroli dan pemantauan perairan yang berdekatan dengan Malaysia, Indonesia dan Thailand, mengontrol kapal yang masuk dan keluar pelabuhan, memindak dengan tegas kapal yang tidak memenuhi cukup persyaratan.