(VOVworld) – Theresa May, mantan Menteri Dalam Negeri Inggris, Rabu sore (14/7) waktu lokal telah resmi diangkat oleh Ratu Elizabeth II menjadi Perdana Menteri (PM) baru sebagai pengganti David Cameron yang baru saja mengundurkan diri sebelumnya.

Ratu Inggris meminta kepada Theresa May supaya segera membentuk pemerintah baru. Dalam pidato pertama setelah resmi diangkat, PM baru Inggris Theresa May memberitahukan bahwa dia akan terus menyelenggarakan pemerintah menurut semangat akan berjuang demi keadilan sosial dan pemerintah baru ini akan beraktivitas demi kepentingan semua lapisan rakyat, jadi tidak hanya mengabdi sejumlah kecil orang yang punya hak istimewa. Dia menegaskan akan pertama-tama berpikir tentang kepentingan warga biasa ketika harus mengeluarkan keputusan-keputusan besar dan akan berusaha memberikan hak mandiri lebih banyak lagi kepada warga. PM baru Inggris juga berkomitmen mempertahankan Inggris untuk memainkan satu peranan positif yang baru dan penting di “luar Uni Eropa”.

Segera setelah dilantik, PM baru Inggris, Theresa May mengumumkan daftar kabinet baru. Yang patut diperhatikan ialah jabatan-jabatan teras seperti Menteri Luar Negeri  (Menlu) dan “Menteri Brexit” diberikan kepada tokoh-tokoh yang pernah mendukung Inggris keluar dari Uni Eropa seperti mantan Walikota London, Boris Johnson diangkat menjadi Menlu Inggris, ibu Amber Rudd, mantan Menteri Energi memegang jabatan Menteri Dalam Negeri, mantan Menteri Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri, Liam Fox diangkat menjadi Menteri Perdagangan, David Davis memegang jabatan Menteri urusan perundingan tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau disebut sebagai “Menteri Brexit”. Daftar jabatan teras dalam kabinet baru Inggris juga ada Philip Hammond yang ditunjuk menjadi Menteri Keuangan, Michael Fallton terus memegang jabatan Menteri Pertahanan.

Pada hari yang sama, Theresa May melakukan pembicaraan telepon dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel dan Presiden Perancis, Francois Hollande untuk memberitahukan bahwa pemerintahnya memerlukan waktu untuk membuat persiapan sebelum melakukan perundingan tentang keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Dalam pada itu, Presiden Komisi Eropa, Jean-Claude Juncker mengimbau kepada Theresa May supaya jangan terus menunda perundingan-perundingan  untuk membawa Inggris keluar Uni Eropa.