Namun, mekanisme alokasi dan pengaturan dana perlu diatur secara jelas guna menjamin ketersediaan sumber daya bagi daerah-daerah yang masih menghadapi kesulitan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Anggota MN Nguyen Xuan Nghiem dari Kota Da Nang mengatakan bahwa prinsip utamanya adalah bahwa integrasi harus dilakukan secara substansial; tingkat prioritas bagi daerah dan kelompok masyarakat yang masih menghadapi kesulitan tidak boleh dikurangi. Pada saat yang sama, desentralisasi harus disertai dengan kapasitas dan sumber daya, sementara efektivitas program harus diukur berdasarkan hasil yang nyata: “Menurut saya, integrasi tidak berarti menghapus tujuan, kelompok sasaran atau kebijakan khusus di masing-masing bidang. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan khusus tersebut tetap harus dilindungi. Namun, proses perencanaan, koordinasi sumber daya, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara terpadu. Yang terpenting, integrasi harus menciptakan kemampuan yang lebih baik dalam mengoordinasikan sumber daya, bukan sekadar penggabungan sumber modal”.
Juga pada pagi harinya, MN mendengarkan pemaparan dan laporan hasil verifikasi terhadap sejumlah rancangan undang-undang, yakni Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (amandemen), Rancangan Undang-Undang tentang Organisasi Badan Penyidikan Pidana (amandemen), dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (amandemen).
