Dalam agenda kerja hari ini, MN melakukan pembahasan mengenai kebijakan penggabungan 4 Program Target Nasional, serta arah kebijakan untuk merevisi sejumlah undang-undang (UU), termasuk UU mengenai Pertanahan Tahun 2024, UU mengenai Perumahan Tahun 2023, dan UU mengenai Bisnis Real Estate.
Dalam pembahasan mengenai arah penyusunan Rancangan UU mengenai Anggaran Negara (terpadu), para anggota MN berpendapat bahwa tujuan amandemen kali ini bukan hanya penggabungan UU mengenai Anggaran Negara dan UU mengenai Investasi Publik, atau mengurangi prosedur, tetapi yang lebih penting adalah membentuk mekanisme pengelolaan sumber daya publik yang lebih terpadu, fleksibel, dan memiliki pembagian tanggung jawab yang lebih jelas, dengan tetap menjaga disiplin anggaran. Perdana Menteri Le Minh Hung, anggota delegasi MN Kota Hai Phong, mengatakan:
“Penggabungan dua UU tersebut sangat cocok. Saat ini, kita memiliki rencana keuangan lima tahun dan rencana program investasi publik jangka menengah lima tahun. Semuanya merupakan pengeluaran investasi dari anggaran negara. Oleh karena itu, penggabungan diperlukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tumpang tindih sekaligus menyederhanakan prosedur”.
Mengenai kebijakan untuk mengintegrasikan 4 Program Target Nasional menjadi 1 Program, para anggota MN Kota Hanoi pada dasarnya menyetujui kebijakan integrasi tersebut. Langkah ini dapat mengurangi jumlah simpul pelaksana, menyederhanakan prosedur, serta meningkatkan keproaktifan pemerintah daerah.
Berbagai hal tersebut akan terus dibahas di auditorium sidang pleno pada agenda-agenda berikutnya./.
