Sebelumnya, pada Senin (03 Juni), Dewan Keamanan Nasional (NSC) Republik Korea memutuskan akan menghentikan kesepakatan ini sampai kepercayaan antara dua bagian negeri Korea dipulihkan. Keputusan tersebut telah disahkan di sidang kabinet yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Han Duck-soo dan akan disampaikan kepada Presiden Yoon Suk Yeol untuk ditandatangani pelaksanaannya.
Kesepakatan militer yang komprehensif antara Republik Korea dan RDRK ditandatangani oleh Menteri Pertahanan dua negara dalam rangka Pertemuan Puncak antar-Korea pada tgl 09 September 2018 di Pyong Yang. Kesepakatan ini bertujuan mencegah semua tindakan permusuhan antara dua bagian negeri Korea, membentuk kawasan-kawasan bantalan dan mengubah Zona demiliterisasi Korea (DMZ) menjadi bumi yang damai.
