(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, Selasa pagi (12/4), di kota Hanoi, menerima Menteri Luar Negeri (Menlu) Kerajaan Inggris, Philip Hammond yang sedang melakukan kunjungan kerja di Vietnam. Pada pertemuan ini, PM Nguyen Xuan Phuc berharap supaya para badan usaha Kerajaan Inggris memperhatikan dan melakukan lebih banyak investasi di Vietnam di bidang-bidang unggulan yang dimiliki Inggris seperti: keuangan, perbankan, perkembangan infrastruktur, asuransi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Beliau juga meminta kepada Pemerintah Inggris supaya mendorong cepat menandatangani dan meratifikasi Perjanjian Perdagangan Bebas (EVFTA) guna merealisasikan kepentingan-kepentingan yang diberikan oleh Perjanjian ini, turut memperdalam hubungan Vietnam dengan Uni Eropa dan Kerajaan Inggris. Vietnam ingin bekerjasama erat dengan Pemerintah Inggris di semua kanal dan bidang demi kepentingan masing-masing fihak, demi perdamaian, kesejahteraan di kawasan dan di dunia.

PM Nguyen Xuan Phuc menyambut baik Pernyataan tentang masalah Laut Timur pada Konferensi para Menlu G-7 di Hiroshima, Jepang demi target bersama ialah menjamin kebebasan maritim, kebebasan penerbangan; jangan melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan ketegangan di kawasan dan bertentangan dengan ketentuan hukum internasional. Beliau meminta kepada Pemerintah Inggris supaya lebih memperhatikan dan mendorong Uni Eropa memberikan suara yang lebih kuat menuntut kepada Tiongkok supaya menghormati hukum internasional, diantaranya ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982, melaksanakan secara lengkap DOC dan melakukan perundingan secara substantif untuk menyusun COC.

Pada fihaknya, Menlu Inggris, Philip Hammond menganggap bahwa dengan keunggulan tentang keuangan  dan teknologi, Inggris bisa menjadi investor terbesar di Vietnam bagi Uni Eropa. Dia menegaskan pernyataan kuat tentang masalah Laut Timur pada Konferensi para Menlu G-7 di Hiroshima baru-baru ini, menekankan mendukung ASEAN menuju ke penyusunan COC guna menjamin kebebasan maritim dan penerbangan di kawasan ini dan menginginkan agar para fihak yang bersangkutan menangani semua sengketa dengan langkah damai dan menaati hukum internasional.