Ketua MN Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan menghadiri lokakarya tematik “Mengelola utang publik”

(VOVworld) – Dalam kerangka kunjungan persahabatan resmi di Republik Demokrasi Rakyat Laos, Selasa pagi (27/9), Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan bersama dengan Ketua Parlemen Laos, Pany Yathotou memimpin lokakarya tematik dengan tema: “Mengelola utang publik”. Ketika berbicara di depan lokakarya ini, Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan menganggap bahwa utang publik merupakan masalah besar bagi banyak negara di dunia, termasuk negara-negara maju dan negara-negara berkembang, antara lain ada Vietnam dan Laos.

Ketua MN Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan menghadiri lokakarya tematik “Mengelola utang publik” - ảnh 1
Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan berbicara di depan lokakarya tersebut
(Foto: vov.vn)


Lokakarya ini memanifestasikan peranan dan tanggung jawab Parlemen dua negara terhadap masalah-masalah penting Tanah Air dalam mengelola ekonomi, sekaligus merupakan manifestasi yang hidup-hidup hubungan kerjasama yang semakin erat dan efektif antara Parlemen dan Pemerintah dua negara Vietnam dan Laos. Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan menekankan: “Di Vietnam, situasi utang publik sekarang merupakan masalah penting dan sedang dikontrol secara ketat. Utang publik Vietnam sedang meningkat drastis dan berada di posisi tinggi di kawasan. Melalui perbahasan-perbahasan dan temu kerja, Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan beberapa organisasi keuangan nasional dan internasional telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Vietnam dalam mengelola utang publik”.

Ketua MN Nguyen Thi Kim Ngan menganggap bahwa pengalaman dan informasi serta pendapat-pendapat yang bernilai tentang situasi dan pekerjaan mengelola utang publik dari Laos akan membantu Vietnam dalam tahap perkembangan. Beliau percaya bahwa pada lokakarya ini, para anggota MN, para pengelola ekonomi Pemerintah dan para pakar Vietnam dan Laos akan membahas dan menjelaskan masalah-masalah yang bersangkutan, khususnya menjelaskan peranan Parlemen dalam mengalokasikan anggaran keuangan; menyusun undang-undang dan mengawasi pelaksanaannya guna meningkatkan hasil-guna penggunaan utang publik demi usaha pengembangan sosial –ekonomi di masing-masing negara. 
Berita Terkait

Komentar

Yang lain