Ketua Majelis Nasional Vietnam, Nguyen Sinh Hung memimpin sidang ini. Terbanding dengan Peraturan tentang imigrasi dan pemukiman orang asing di Vietnam 2000, Rancangan Undang-Undang ini menambah bebeapa ketentuan  kongkrit. Menurut itu, menentukan prinsip: orang asing yang bermigrasi dan bermukim di Vietnam hanya menggunakan satu paspor atau satu yang bernilai sebagai pengganti untuk mengatasi keadaan ada orang yang mempunyai paspor Vietnam dan paspor asing, menetapkan secara kongkrit kewarga-negaraan orang itu, membatasi sengketa hukum ketika diterapkan untuk menangani semua pelanggaran dan lain-lain. Di depan sidang tersebut, Truong Thi Mai, Ketua Komisi urusan Masalah-Masalah Sosial dari Majelis Nasional Vietnam mengajukan pendapat: “Saya menyetujui pandangan yaitu ketika ada keadaan yang dapat masuk Vietnam untuk bekerja, diantaranya harus ada surat izin dari tingkat badan yang berwewenang. Badan itu haruslah dari instansi tenaga kerja, prajurit penyandang cacad dan sosial dari pusat sampai daerah”.