(VOVworld)- Untuk melanjutkan agenda persidangan ke-11, pada Selasa, 18 September, Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam memberikan pendapat terhadap Laporan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hukum tentang pemecahan pengaduan dan gugatan warga negara terhadap semua keputusan administrasi tentang pertanahan, bersamaan itu, berbahas tentang Amandemen atas Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
Persidangan ke-11 Komite Tetap Majelis Nasional Vietnam
(Foto: sggp.org.vn)
Tentang masalah pengaduan dan gugatan tentang pertanahan, Wakil Ketua Majelis Nasional Vietnam, Uong Chu Luu mengatakan: “Sebab pengaduan dan gugatan yang bersangkutan dengan pertanahan bukanlah karena mekanisme pemecahan masalah pengaduan dan gugatan atau prosedur pemecahannya,, sebabnya berasal dari ketentuan-ketenruan tentang kebijakan dan hukum yang bersangkutan dengan pertanahan. Misalnya masalah kebijakan tentang harga tanah, kebijakan pengembalian tanah, pembebasan, santunan dan lain-lain. Semuanya itu adalah salah satu sebab yang membuat situasi pengaduan dan gugatan tentang pertanahan meningkat.
Pada sore harinya, Komite Tetap Majelis Nasional membahas Amandemen atas Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi./.