Melalui perbahasan ini, mayoritas anggota menilai tinggi aktivitas rombongan pengawas dalam menyusun dokumen analisis terhadap proses restrukturisasi di tiga bidang investasi publik, badan usaha milik negara dan sistim perbankan. Akan tetapi, para anggota menyatakan bahwa banyak isi dalam laporan pengawasan belum menganalisis secara jelas hasil dalam proses pelaksanaan rancangan proyek ini. Tentang masalah ini, Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung menekankan bahwa laporan ini perlu menunjukkan keterbatasan, problematik dan sebab dari semua kesulitan untuk merekomendasikan  tugas yang kongkrit ini dari sekarang sampai tahun 2015. Ketua MN Nguyen Sinh Hung mengatakan: “Ini merupakan pengawasan tertinggi agar Komite Tetap MN melakukan pengawasan dan mengeluarkan resolusi. Dalam resolusi ini laporan tentang situasi restrukturisasi, hasil yang tercapai, keterbatasan, sebab dan apa kebijakan pengawasan harus ditunjukkan secara jelas. Kita supaya menghapuskan formula menulis secara pada pokoknya menyetujui laporan pengawasan. Kemudian harus menunjukkan sebab dan tujuan restrukturisasi dari sekarang sampai tahun 2015”.

Untuk meneruskan program persidangan ke-31, pada Rabu sore (1 Oktober) ini, Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam memberikan pendapat terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Front Tanah Air Vietnam (amandemen). Para anggota Komite ini menilai bahwa revisi Undang-Undang ini adalah sangat perlu guna mengkongkritkan ketentuan baru dari Undang-Undang Dasar (UUD) yang terkait dengan Front Tanah Air Vietnam, mengatasi semua keterbatasan dan problematik dalam melaksanakan Undang-Undang, menciptakan payung hukum dan syarat yang perlu bagi aktivitas Front Tanah Air Vietnam pada waktu mendatang. Salah satu diantara hal-hal baru dari UUD ialah mencatat fungsi Front Tanah Air Vietnam dalam pekerjaan pengawasan dan penyanggahan sosial. 

Terbanding dengan UU tentang Front Tanah Air yang sedang berlaku, RUU telah memperluas lebih lanjut lagi skala dan obyek pengawasan. Akan tetapi, banyak pendapat meminta supaya menetapkan secara kongkrit obyek dan isi pengawasan serta nilai hukum dari evaluasi pekerjaan pengawasan yang dilaksanakan Front Tanah Air Vietnam serta hubungan antara pengawasan yang dilakukan Front Tanah Air dengan aktivitas-aktivitas pengawasan dari badan-badan yang dipilih rakyat. Di samping itu harus terus melakukan survei tentang bentuk-bentuk pengawasan yang sesuai guna menjamin supaya pengawasan ini bisa mendatangkan hasil-guna yang praksis, dll. Wakil Ketua MN Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan mengatakan: “Jika kita menentukan bentuk menyelenggarakan rombongan pengawasan maka kita akan dapat melakukan administralisasi dan nasionalisasi aktivitas pengawasan Front Tanah Air Vietnam. Aktivitas pengawasan ini dilakukan melalui rakyat dan semua organisasi Front Tanah Air dengan bermacam-macam bentuk, peranan menyusuri kehidupan nyata rakyat”./.