(VOVworld) – Untuk melanjutkan agenda persidangan ke-42, pada Rabu pagi (14 Oktober), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam memberikan pendapat tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Acara Administrasi (amandemen) dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (amandemen). Para anggota Komite ini pada pokoknya menyepakati banyak isi yang telah dicatat dan direvisi dalam RUU Acara Administrasi (amandemen).

Mayoritas sepakat merevisi RUU ini sesuai arah menentukan sanksi-sanksi menangani perseorangan, badan, organisasi yang melanggar kewajiban memberikan dokumen dan bukti sesuai dengan permintaan dari orang yang bersangkutan dan pengadilan.

Juga pada pagi harinya, ketika memberikan pendapat terhadap Rancangan Kitab UU Hukum Pidana (Amandemen), para anggota Komite Tetap MN juga berfokus membahas isi-isi yang bersangkutan dengan prinsip anggapan tidak bersalah; perdebatan dan pembelaan dalam acara pidana; tentang hak terdakwa dalam membacakan dan mencatat dokumen kasus.