(VOVworld) – Untuk melanjutkan persidangan ke-42, pada Selasa pagi (13 Oktober), Komite Tetap Majelis Nasional (MN) memberikan pendapat terhadap persiapan persidangan ke-10 MN Vietnam angkatan ke-13 yang akan dibuka pada tanggal 20 Oktober ini.

Menurut rencana, pada persidangan ke-10, MN Vietnam akan mempelajari dan mengesahkan 16 rancangan undang-undang (RUU), 3 rancangan resolusi, diantaranya ada RUU sangat penting seperti RUU Hukum Perdata (amandemen), Kitab RUU Hukum Pidana (amandemen), Kitab RUU Acara Hukum Perdata (amandemen), Kitab RUU Acara Hukum Pidana (amandemen), RUU tentang Organisasi Badan Investigasi Pidana, RUU tentang Referendum, RUU tentang Keselamatan Informasi dan lain-lain. MN Vietnam juga memberikan pendapat terhadap RUU  tentang Asosiasi, RUU Pers (amandemen), RUU tentang Pendekatan Informasi, RUU tentang Kepercayaan, Agama, RUU tentang Farmasi (amandemen) dan lain-lain. Tentang pekerjaan pengawasan, MN Vietnam akan mempelajari dan memutuskan masalah-masalah sosial-ekonomi, memberikan pendapat terhadap rencana pengembangan sosial-ekonomi untuk Repelita 2016-2020, mempelajari laporan-laporan tentang pekerjaan mencegah dan memberantas pelanggaran hukum dan kriminalitas, pekerjaan mencegah dan memberantas korupsi tahun 2015. Persidangan ke-10 tersebut juga mempelajari laporan-laporan tentang pelaksanaan semua resolusi MN, kesimpulan Komite Tetap MN tentang aktivitas pengawasan spesialis, aktivitas interpelasi sejak awal angkatan ke-13 sampai tahun 2015. MN Vietnam juga melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan kebijakand an undang-undang tentang pengelolaan dan penggunaan lahan di semua basis pertanian negara dan kehutanan milik negara tahap 2004-2014.

Juga pada pagi harinya, Komite Tetap MN Vietnam memberikan pendapat terhadap RUU tentang Penandatanganan, Masuk dan Pelaksanaan Konvensi Internasional (amandemen).

Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam memberikan pendapat tentang masalah Vietnam masuk Konvensi Den Haag mengenai penyampaian dokumen- dokumen hukum dan di luar kukum di bidang sipil atau perdagangan ke luar negeri. 

Juga  pada persidangan tersebut, Komite Tetap MN menyepakati laporan Pemerintah tentang perlunya Vietnam masuk Konvensi ini. Ketentuan-ketentuan Konvensi Den Haag sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 2013 Vietnam, terutama masalah-masalah yang bersangkutan dengan perlindungan kepentingan yang layak untuk orang Vietnam yang sedang tinggal di luar negeri dan orang asing di Vietnam. 

Konvensi ini juga memanifestasikan garis politik hubungan luar negeri Vietnam yang berinisiatif dan aktif melakukan integrasi dan kerjasama internasional dalam Undang-Undang Dasar tahun 2013. Semua pendapat menyepakati rekomendasi Pemerintah tentang perlunya mengamandir beberapa naskah hukum yang diberlakukan MN pada waktu mendatang seperti Undang-Undang mengenai Pemberian bantuan hukum satu sama lain, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata guna menciptakan syarat yang lebih baik bagi pelaksanaan Konvensi dan pengembangan hak semua negara anggota Konvensi ini.