(VOVworld)- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), dalam pernyataannya pada  Kamis 22 Maret  telah mengutuk keras tindakan pemberontakan yang dilakukan para serdadu untuk merebut kekuasaan di Mali. Pernyataan ini  mengimbau kepada Mali supsya segera membuat Undang-Undang Dasar dan membentuk pemerintah pilihan rakyat, bersamaan itu berseru kepada semua pihak supaya mengekang  diri secara maksimal, menghindari kekerasan  dan menjamin agar proses pemilihan berlangsung seperti rencana yang akan diadakan bulan April mendatang.

Pada malam harinya, Komite Komunitas Ekonomi Afrika Barat (ECOWAS) mengadakan pertemuan dan mengeluarkan pernyataan  untuk mengimbau kepada semua serdadu peserta kudeta di Mali supaya cepat menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang sah dan menegaskan: Tindakan serdadu-serdadu di Mali sama sekali bertentangan dengan  isi  protokol tambahan tentang demokrasi dan tata laksana, bersamaan itu merusak secara serius prestasi-prestasi yang amat sulit dicapai ECOWAS selama dua dekade ini.

Pada hari yang sama, Ban Dunia dan Bank Pembangunan Afrika mengumumkan membekukan bantuan perkembangan untuk Mali setelah kudeta ini. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat juga mengumumkan akan mempelajari lagi bantuan tahunan  sebanyak 140 juta USD  untuk  Mali   setelah kudeta tersebut. 

Pada Kamis 22 Maret, kelompok serdadu yang menyebut diri Komite Pemulihan Demokrasi Nasional  telah mucul di layar Televisi nasional telah menyatakan  berkuasa  dan memimpin Tanah Air serta akan menuju ke penyerahan kekuasaan ini kepada pemerintah baru yang dipilih secara  demokratis. Kekuatan ini  juga menyatakan  akan membubarkan semua institusi negara, menghentikan Undang-Undang Dasar yang sedang berlaku dan menerapkan perintah jam malam./.