 |
Pada lokakarya tersebut, para pakar peserta telah menyampaikan dan mengeluarkan artikel yang sarat dengan praktek dan pengalaman internasional, menganjukan tantangan-tantangan tentang masalah hukum yang dihadapi Vietnam pada latar belakang sains-teknologi berkembang cepat. Menurut iyu, para pakar telah mempersoalkan perlunya poros Revolusi Industri 4.0, dari situ menetapkan dampak-dampak terhadap penyusunan kebijakan dan hukum. Berinisiatif mengubah kebijakan dan hukum tentang sains-teknologi, membarui pikiran dalam membangun hukun, tuntutan mengarakan dan menyelesaikan undang-undang tentang kepemilikan intelektual, pola-pola bisnis yang baru, membela kepentingan konsumen tentang jasa perbankan , membangun kota pintar, membangun E-Government dan sebagainya.
Ketika berbicara di depan konferensi tersebut, PM Nguyen Xuan Phuc menyatakan bahwa Vietnam sedang mendapat peluang kalau menerapkan secara berhasil-guna teknologi poros dari Revolusi Industri 4.0, tapi PM Nguyen Xuan Phuc juga mengajukkan tantangan yang dihadapi Vietnam tentang taraf sains-teknologi dengan kesenjangan yang cukup besar terbanding dengan negara-negara pelopor di kawasan Asia Tenggara. PM Nguyen Xuan Phuc juga menekankan bahwa salah satu di antara tuntutan-tuntutan yang mendesak pada latar belakang Revolusi Industri 4.0 ialah membangun, membarui dan menyempurnakan institusi, kebijakan dan perundang-undangan.
