Kamis pagi 22 Desember, di kota Hanoi, diadakan Konferensi antara pemerintah dengan pemimpin dari semua provinsi dan kota di seluruh Vietnam tentang penggelaran Resolusi Majelis Nasional mengenai tugas perkembangan sosial-ekonomi dan anggaran keuangan negara-tahun 2012. Menurut penilaian pemerintah, pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi GDP -tahun 2011 diprakirakan mencapai kira-kira 6 persen, prosentase indeks harga konsumsi (CPI) sepanjang tahun kira-kira 18 persen. Semua cabang ekonomi utama terus mengalami proses pertumbuhan, eksport naik kira-kira 25 persen, perbandingan defisit perdagangan dan eksport turun kira-kira 10 persen.
Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi GDP Vietnam diprakirakan mencapai kira-kira 6% (Foto: Internet)
Pemasukan anggara keuangan juga naik 13,4 persen terbanding dengan rencana yg telah ditetapkan, defisit anggaran keuangan turun tinggal kira-kira 5 persen. Bidang kesejahteraan sosial mendapat perhatian, semua kebijakan sosial digelarkan secara aktif, turut mengurangi kesulitan dalam kehidupan rakyat. Prosentase kepala keluarga miskin turun 2 persen, menciptakan lapangan kerja bagi kira-kira 1,6 juta pekerja. Ketika berpidato di depan Konferensi ini, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Tan Dung mengatakan bawha “Kita harus dengan serius menunjukkan jelas akan keterbatasan dan kelemahan dalam tata laksana, manajemen, tidak hanya mengajukan situasi nyata, melainkan juga harus menunjukkan jelas akan keterbatasan sistim manajemen kita untuk melaksanakan-nya secara lebih baik pada tahun 2012”.
Perdana Menteri Nguyen Tan Dung juga meminta kepada para utusan supaya berfokus memberikan pendapat pada tugas-tugas titik berat untuk tahun depan yaitu menstabilkan ekonomi makro, mengekang inflasi pada tarap 9 persen, mengatasi kesulitan dalam produksi dan bisnis, mempertahankan pertumbuhan kira-kira 6 persen, berupaya akan mencapai kira-kira 6,5 persen, merestrukturisasi perekonomian, berpindah ke pola pertumbuhan dan terus melakukan reformasi administrasi dan menjamin keamanan- politik, ketertiban dan keselamatan sosial, membela kedaulatan dan keutuhan wilayah nasional./.