Hadir pada upacara tersebut, Presiden Vietnam, Luong Cuong, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, Direktur eksekutif Kantor PBB urusan pencegahan dan pemberantasan narkotika dan kejahatan (UNODC), Ghada Fathy Ismail Waly, para kepala delegasi dan pemimin negara-negara anggota PBB, serta perwakilan berbagai organisasi internasional.

Presiden Luong Cuong menyampaikan pidato pembukaan upacara tersebut (Foto: VOV)

Ketika menyampaikan pidato pembukaan, Presiden Luong Cuong menekankan bahwa di tengah semua tantangan kejahatan siber, Konvensi Hanoi – satu konvensi multilateralisme global di bidang pencegahan dan pemberantasan siber diluncurkan sebagai bukti nyata bagi semangat solidaritas dan supremasi hukum. Selama 5 tahun perundingan, dengan puluhan sesi debat dan ribuan masukan, hasil hari ini merupakan kristalisasi dari ketekunan, kecerdasan dan kepercayaan antar-negara di mana semua pihak memilih dialog alih-alih konfrontasi, dan kerja sama alih-alih perpecahan.

Konvensi Hanoi menyampaikan 3 pesan yang jelas dan bermakna mendalam serta jangka panjang terhadap dunia. Presiden Luong Cuong menegaskan:

 “Tiga pesan konvensi ini memanifestasikan semangat utama dari Konvensi Hanoi, satu konvensi supremasi hukum, kerja sama dan masyarakat. Itu justru merupakan pedoman Vietnam yaitu konsekuen menjalankan proses integrasi internasional, menganggap hukum sebagai fondasi, kerja sama sebagai motor penggerak, warga sebagai subyek sentral dan tujuan dari semua upaya. Upacara pembukaan penandatanganan Konvensi dari Vietnam membuktikan komitmen kuat Vietnam terhadap supremasi hukum, pelaksanakan dengan lengkap kewajiban internasional dan terus memperkokoh ketertiban hukum global di ruang siber”.

Presiden Luong Cuong mengimbau semua negara anggota agar segera meratifikasi Konvensi sehingga naskah ini cepat berlaku, sekaligus membentuk satu ketertiban digital yang setara, inklusif dan berdasarkan pada ketentuan.

Pada upacara pembukaan, Sekjen PBB, Antonio Guterres menegaskan Konvensi tersebut merupakan naskah yang bersifat titik balik, menandai upaya internasional pertama selama dua dekade untuk membina mekanisme preventif kolektif atas kejahatan siber.

 “Konvensi ini merupakan komitmen dalam membela hak asasi manusia yang mendasar. Konvensi ini juga membuktikan kekuatan multilateralisme, mencerminkan bahwa ketika semua negara bekerja sama, bisa menemukan solusi dalam menghadapi tantangan global”.

Direktur Eksekutif UNODC, Ghada Fathy Ismail Waly menegaskan akan terus membantu para anggota seperti menyampaikan konsultasi hukum dan strategi. UNODC akan memainkan peran sebagai secretariat dalam semua konferensi masa depan para pihak peserta Konvensi. Menurut rencana, para anggota Konvensi akan mengadakan sidang pada bulan Januari tahun 2026 di Wina, Austria untuk mendiskusikan prinsip ketentuan bagi semua negara peserta konferensi di masa mendatang.