(VOVworld) – Lokakarya tersebut berlangsung pada Selasa pagi (7 Oktober) di kota Ho Chi Minh, banyak peserta menganggap bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) ini masih belum mengatasi keterbatasan tentang prosedur eksekusi sipil yang sedang diadministrasikan, sehingga menurunkan hasil-guna dan menciptakan pemahaman bahwa tahap pelaksanaan hukuman merupakan prosedur wajib untuk melaksanakan keputusan pengadilan, mudah menciptakan psikologi menggantungkan diri, tidak dengan sukarela melaksanakan vonis yang telah berlaku. 
Beberapa peserta merekomendasikan supaya jangan menghapuskan prosedur membuat surat untuk meminta pelaksanaan hukum karena hal ini akan berpengaruh langsung terhadap proses aktivitas juru sita di kota dan belum mencerminkan secara tepat semangat Undang-Undang Dasar. Di segi lain, juga perlu menentukan isi juru sita dalam RUU (amandemen), menciptakan dasar hukum untuk aktivitas kantor-kantor, menghindari timbulnya lagi pelanggaran dan menciptakan syarat yang lebih baik untuk pola ini./.