Menurut analisis dari para utusan peserta lokakarya, UU lainnya yang menentukan perilaku korupsi terdiri dari : UU tentang Pejabat Negeri, UU tentang Pegawai dan UU tentang Hukum Pidana. Terbanding dengan UU ini, UU tentang Pencegahan dan Pemberantasa Korupsi dianggap sebagai UU spesialis tentang pemberantasan korupsi. Untuk menjamin kesatuan dalam menangani tindakan korupsi harus memasukkan ke dalam UU ketentuan-ketentuan langsung tentang penanganan disiplin dan penanganan pidana.
Lokakarya “Menjamin kesatuan antara UU tentang Pencegahan dan Pemberantasa Korupsi dengan UU yang bersangkutan”
(VOVWORLD) -Lokakarya “Menjamin kesatuan antara Undang-Undang (UU) tentang Pencegahan dan Pemberantasa Korupsi dengan UU yang bersangkutan dalam sistem perundang-undangan Vietnam” diadakan Rabu pagi (17/10) di Kota Hanoi untuk mengambil pendapat para pakar tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (amandemen) untuk disampaikan kepada Majelis Nasional (MN) angkatan 14supaya memberikan pendapat dan direncanakan akan diesahkan pada persidangan ke-6 mendatang.
Terkini
Terpopuler
