(VOVworld) – Pada Jumat pagi (2 Agustus) di kota Hanoi, Komisi Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Lingkungan Hidup dari Majelis Nasional (MN) Vietnam mengadakan lokakarya ilmiah tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembangunan (amandemen). Pada lokakarya ini, para peserta berfokus memperjelas penyesuaian RUU ini. Mengenai pekerjaan menyusun, mengecek dan mengesahkan proyek investasi pembangunan dan perancangan dasar, para peserta berpendapat bahwa RUU ini memerlukan ketentuan-ketentuan yang ketat menurut arah memperkuat pengontrolan atas proses investasi pembangunan sebelum bangunan itu selesai.
Harus mengontrol pembangunan proyek sejak awal
(Foto: demo.vhc.vn) Mengenai masalah ini, Menteri Pembangunan Vietnam, Trinh Dinh Dung, memberitahukan: “RUU kali ini akan mengamandir isi dan cara mengelola proyek investasi pembangunan sesuai dengan sifat dan jenis sumber modal pembangunan. Modalnya berbeda berarti pengelolaannya juga berbeda. Khususnya bagi modal Negara, kita harus mengelola secara ketat biaya pengeluaran melalui aktivitas-aktivitas pengontrolan dulu karena produk pembangunan berbeda dengan produk-produk tetap yang lain. Dulu, setelah proyek selesai kita baru menemukan masalah maka akibatnya sangat besar, maka kita sebaiknya melakukan pengontrolan lebih dulu untuk bisa membatasi semua akibat yang muncul tidak hanya pada segi kualitas saja, tapi juga pada segi hasil guna investasi”.
Mengenai pembaruan pola pengelola proyek investasi pembangunan, para peserta berpendapat bahwa ketentuan RRU tentang pola organisasi Badan Pengelola Proyek menurut sektor atau pola Badan Pengelola Proyek spesialis adalah sesuai dengan ketentuan internasional. Akan tetapi, RUU harus memperjelas lebih lanjut lagi peranan, tanggung jawab dan wewenang dari kontraktor, badan pengelola proyek dan semua pihak yang ikut melaksanakan proyek pembangunan./.