(VOVworld) - Rancangan Undang-Undang tentang Harga menjadi isi pokok yang dibahas pada persidangan ke-3 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13 pada Senin 28 Mei. Dalam laporan tentang pemaparan, penerimaan dan penyuntingan yang disampaikan Kepala  Komisi  Keuangan dan Anggara Keuangan Majelis Nasional Vietnam, Phung Quoc Hien, masih ada dua masalah besar ialah masalah penstabilan harga, diantaranya ada pendaftaran harga dan daftar barang yang tergolong dalam penstabilan harga; Yang kedua ialah penetapan harga, diantaranya ada bentuk penetapan harga, daftar barang dan jasa yang ditetapkan Negara  dan wewenang  penetapan harga.


Para anggota MN menegaskan harus membiarakan Negara  menyesuaikan harga menurut mekanisme pasar secara terbuka dan transparan. Mayoritas anggota MN  mengatakan: Pembentukan Dana penstabilan harga adalah hal yang perlu, tetapi harus ditentukan secara jelas dalam Undang-Undang tentang sifat, pembentukan, sumber pembentukan dan mekanisme pengelolaan  Dana.

Pada Senin sore 28 Mei, para anggota MN berbahas di grup-grup tentang proyek terus memperbarui dan meningkatkan kualitas dan efektivitas aktivitas MN dan Rencana program penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Negara tahun 2013. Proyek terus memperbarui dan meningkatkan kualitas dan efektivitas MN berfokus pada dua masalah yalah memperkuat tanggung jawab semua badan pempinan dan badan verifikasi dalam merekomendasi dan mengusulkan berbagai Undang-Undang dan rancangan Undang-Undang, verifikasi rencana anggaran keuangan negara setiap tahun; memperbarui aktivitas kontak dengan pemilih yang dilakukan anggota MN.


Nguyen Thi Nguyet Huong, anggota MN kota Hanoi mengatakan: "Saya setuju dengan pemungutan suara tentang mosi kepercayaan terhadap beberapa jabatan yang dipilih atau diratifikasi MN. Hal ini membuat hak MN menjadi lebih besar dan pemerintah juga meningkatkan tanggung jawab terhadap Partai Komunis dan rakyat. Untuk memperbaiki kualitas kontak dengan pemilih, saya meminta supaya sebaiknya menganeka-ragamkan bentuk kontak dengan pemilih, bisa melakukan kontak menurut tema spesialis, melakukan kontak di tempat tinggal, tempat kerja atau menurut gender, dll. Dengan demikian kita bisa menjamin keseriusan sekaligus sifat demokrasinya".

Mengenai rencana Program penyusunan Undang-Undang dan Peraturan Negara tahun 2013, Komisi Penyusunan Undang-Undang MN memberitahukan bahwa ada 30 rancangan Undang-Undang dan tiga rancangan Peraturan Negara dalam program resmi dan 18 rancangan Undang-Undang dalam program persiapan.

Mayoritas anggota MN sepakat membentuk Dana Penstabilan harga, tetapi perlu menentukannya secara jelas dalam Undang-Undang tentang sifat, pembentukan, sumber terbentuknya, mekanisme pengelolaan dana tersebut./.