Majelis Nasional terus membahas RUU dan mengesahkan beberapa RUU (amandemen) yang penting
(VOVworld) – Pada Kamis (19 Juni), menurut agenda, para anggota peserta persidangan ke-7 Majelis Nasional (MN) Vietnam memberikan suara mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Kebankruptan (amandemen); UU tentang Pernikahan dan Keluarga (amandemen). Pada hari yang sama, MN melakukan perbahasan di aula tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kartu Tanda Penduduk dan RUU tentang Buku Keluarga.
Anggota MN memberikan sumbangan pendapat
(Foto: baomoi.com) Untuk melanjutkan persidangan ke-7 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada Kamis pagi (19 Juni), dengan mayoritas suara dukungan, Majelis Nasional Vietnam mengesahkan Undang-Undang tentang Kebangkrutan (amandemen) dan membahas rancangan Undang-Undang tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Dalam perbahasan tentang rancangan Undang-Undang KTP, ada anggota Majelis Nasional menyatakan bahwa supaya menghentikan pemberian KTP dengan 12 angka dan melakukan penggabungan seluruh negara khazanah KTP dengan 9 angka sekarang ini untuk menghindari kekacauan dan keborosan. Para anggota Majelis Nasional berfokus pada kelayakan dari rancangan Undang-Undang ini, data KTP dengan data nasional tentang kependudukan, idensifikasi pribadi dan lain-lain. Beberapa anggota Majelis Nasional meminta supaya mengubah pola dan cara pembuatan cara manual dulu, hanya membangun satu sistim data nasional satu-satunya tentang KTP, menyampaikan tugas pengelolaan Negara kepada satu kementerian tunggal untuk memutakhirkan dan mengsinkronkan data buku keluarga pada sistim data nasional tentang kependudukan. Menurut agenda, pada Kamis sore, Majelis Nasional melakukan sidang pleno untuk mengesahkan Undang-Undang tentang Pernikahan dan Keluarga (amandemen) dan berbahas tentang rancangan Undang-Undang tentang Buku Keluarga.
Sebelumnya, pada Rabu (18 Juni), MN memberikan banyak waktu untuk membahas RUU tentang Perumahan (amandemen) dan RUU tentang Bisnis Properti. Ketika membahas RUU tentang Perumahan (amandemen), banyak anggota MN meminta harus ada ketentuan yang merangsang perkembangan perumahan sosial, menjamin supaya orang yang berpendapatan rendah mendapat tempat tinggal. Tentang RUU tentang Bisnis Properti (amandemen), para anggota MN menyepakati perlunya mengamandir UU guna mengatasi kesulitan yang dihadapi pasar properti dewasa ini./.