Dalam acara interpelasi tersebut, Nigel Dodds-Kepala Kelompok Legislator Partai Persatuan Demokrat (DUP) di wilayah Irlandia Utara menuduh Pemerintah Irlandia mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kurang berhati-hati untuk menimbulkan instabilitas di kawasan perbatasan antara Irlandia Utara dari Inggris dengan Republik Irlandia kalau berlangsung Brexit tanpa permufakatan.
Pada fihaknya, PM Theresa May menegaskan bahwa Pemerintah Inggris mempertahankan komitmen tidak ada garis perbatasan keras di pulau Irelandia, bersamaan itu berupaya melakukan perundingan dengan Uni Eropa dan Pemerintah Irlandia untuk menjamin tercapainya hal tersebut serta melaksanakan komitmen-komitmen menurut Permufakatan Jumat baik yang ditandatangani pada tahun 1998.
Hanya beberapa jam setelah acara interpelasi tersebut, dua politisi papan atas Inggris telah mengadakan perbahasan langsung pertamatentang Brexit. Setelah pertemuan ini, PM Theresa May dan Nigel Dodds sepakat akan melaksanakan lagi perbahasan-perbahasan tentang Brexit mendatang.
