(VOVWORLD) - Dalam persidangan luar biasa ke-9, Majelis Nasional (MN) Vietnam, Angkatan XV, pada Sabtu pagi (15 Februari), di Kota Hanoi, MN mendengarkan Pemaparan dan Laporan rektifikasi terhadap Pemaparan Pemerintah, setelah itu, berdiskusi di kelompok tentang Rancangan Resolusi MN mengenai eksperimen terhadap beberapa mekanisme dan kebijakan untuk mengatasi semua problematik dalam kegiatan sains-teknologi, inovasi kreatif dan transformasi digital nasional.
Satu sidang MN Vietnam (Ilustrasi) (Foto: quochoi.vn) |
Para anggota MN menyetujui perlunya memberlakukan Resolusi MN mengenai eksperimen terhadap beberapa mekanisme untuk mengatasi problematik dalam kegiatan sains-teknologi, inovasi kreatif dan transformasi digital nasional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komite Sentral Partai Komunis Vietnam (KS PKV), To Lam dari Delegasi MN Vietnam Kota Hanoi menegaskan bahwa diskusi di kelompok sangat penting. Dia mengatakan:
“Tujuan kita ialah harus memacu, tidak hanya menanganinya. Kita harus menginvestasikan dan memerlukan waktu. Pada waktu mendesak, Undang-Undang mengenai Sains-Teknologi telah memusat pada masalah-masalah ini, seiring itu, seluruh sistem perundang-undangan terus direvisi agar lebih maju, lebih konkret dan merapati kenyataan agar memenuhi tuntutan”.
Beberapa anggota MN menyatakan perlu menjelaskan mekanisme-mekanisme yang diungkapkan dalam Resolusi serta obyek-obyek pengguna, biaya pelaksanaan, penambahan ketentuan tentang prediksi dan pengontrolan bahaya serta penilaian efektivitas dan sebagainya. Tentang mekanisme khusus untuk menyerap sumber daya manusia, Perdana Menteri (PM) Pham Minh Chinh mengatakan:
“Perlu menyerap pembangunan badan usaha swasta tentang sains-teknologi, menyerap sumber daya manusia dari ke luar ke Vietnam, turut mendorong sains-teknologi, inovasi kreatif dan transformasi digital dengan kebijakan pajak, biaya, kebijakan mengenai perumahan, lahan, kebijakan visa, kontrak kerja”.
Sebelumnya, pada pagi hari yang sama, MN berdiskusi di auditorium tentang Rancangan Undang-Undang mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (amandemen).