PM Le Minh Hung menegaskan bahwa penerapan kecerdasan buatan (AI) merupakan tuntutan wajib dalam tata kelola negara dan penyediaan layanan publik serta mendukung proses pengambilan keputusan. Namun, manusia tetap menjadi subjek yang mengambil keputusan akhir.
Menekankan pentingnya memprioritaskan pembangunan Portal Layanan Publik Nasional yang terhubung secara terpadu melalui sistem layanan satu pintu, PM meminta semua kementerian, instansi dan pemerintah daerah untuk mematuhi Kerangka Arsitektur Keseluruhan Negara Digital guna menjamin sinkronisasi, sekaligus menghindari investasi yang tumpang tindih dan pemborosan.
PM menugaskan Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keamanan Publik dalam menyempurnakan kerangka tersebut, kemudian melaporkannya sebelum 10 Juli untuk disahkan.
Mengenai pengembangan teknologi strategis yang bermerek nasional, PM Le Minh Hung menegaskan:
"Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bersama semua daerah perlu terus menetapkan sifat dan pentingnya pengembangan teknologi strategis serta produk teknologi, sebagaimana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam sekaligus Presiden Negara dalam Konferensi Evaluasi Sementara Pelaksanaan Resolusi Nomor 57. Ini merupakan tugas utama. Kita juga harus menjamin sumber daya manusia yang berkualitas tinggi untuk mengelola, mengoperasikan dan mempercepat laju implementasi. Tugas ini ditanggungjawabkan secara langsung oleh para menteri dan kepala daerah."
PM juga meminta berbagai unit terkait untuk berkoordinasi dalam memobilisasi sumber daya serta memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha guna mengembangkan berbagai produk teknologi yang bermerek nasional Vietnam.
