Melanjutkan agenda Persidangan Luar Biasa Pertama Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan XVI, pada Sabtu pagi (22 Agustus), MN membahas arah kebijakan revisi Undang-Undang (UU) mengenai Bisnis Real Estate; mekanisme dan kebijakan terhadap proyek pembangunan kawasan perkotaan di lahan hasil reklamasi laut yang akan diintegrasikan ke dalam Rancangan UU mengenai Pengembangan Perkotaan; serta rencana pemisahan Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Ninh Thuan menjadi sejumlah proyek independen.
Ketika memberikan pendapat terhadap arah kebijakan revisi UU mengenai Bisnis Real Estate, para anggota MN menilai bahwa UU ini berdampak langsung terhadap hak kepemilikan, kebebasan berbisnis serta kemampuan memobilisasi sumber daya. Untuk menjamin transparansi dan kesehatan pasar, para anggota MN berpendapat bahwa perlu diperjelas mekanisme tata kelola pasar real estate melalui penerapan teknologi digital dan konektivitas data, sekaligus menangani pelanggaran secara ketat.
Mengenai mekanisme dan kebijakan terhadap proyek pembangunan kawasan perkotaan lahan reklamasi laut yang akan diintegrasikan ke dalam Rancangan UU mengenai Pengembangan Perkotaan, para anggota MN menilai hal tersebut diperlukan. Memperjelas berbagai persoalan yang disampaikan para anggota MN, Menteri Keuangan Ngo Van Tuan mengatakan:
“Kita memerlukan sebuah mekanisme bagi kegiatan reklamasi laut dan pembangunan kawasan perkotaan untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru, sekaligus menjamin keamanan, pertahanan, lingkungan, khususnya lingkungan laut dan kepentingan masyarakat. Proyek pembangunan perkotaan ini harus sesuai dengan perencanaan tata ruang, menjamin keamanan dan pertahanan, kedaulatan, hak berdaulat, yurisdiksi serta kepentingan nasional di laut dan tidak menghambat kegiatan pelayaran.”
Pada sore hari yang sama, MN membahas arah penyusunan Rancangan UU mengenai Anggaran Negara (terpadu) serta Rancangan Resolusi MN mengenai pengurangan pajak penghasilan pribadi dan pajak penghasilan perusahaan terhadap individu dan perusahaan.
