(VOVworld) – Dalam kerangka persidangan ke-36 Komite Tetap Majelis Nasional (MN) Vietnam, pada Jumat sore (13 Maret) di kota Hanoi, para anggota MN melakukan interpelasi terhadap Giang Seo Phu, Menteri, Ketua Komisi urusan Etnis-Etnis dari MN Vietnam tentang kelompok masalah melaksanakan program pengembangan sosial-ekonomi di kecamatan-kecamatan yang menderita kesulitan berat di daerah pemukiman penduduk etnis minoritas dan daerah pegunungan (program 135), menangani masalah tempat tinggal, lahan produksi untuk warga bermukim.

Ketika menilai hasil Program 135 pada waktu lalu, Menteri, Ketua Komisi urusan Etnis-Etnis dari MN Vietnam, Giang Seo Phu menegaskan bahwa program tersebut telah mencapai banyak prestasi yang penting di daerah pemukiman penduduk etnis minoritas dan hal ini telah mendapat pengakuan dari komunitas internasional. Di atas keberhasilan itu, Perdana Menteri (PM) Vietnam telah mengesahkan perpanjangan untuk melaksanakan program 135 sampai dengan tahun 2020. Bersama dengan program tersebut, Vietnam juga menggelarkan banyak proram target lainnya untuk mempercepat usaha mengentas dari kelaparan dan kemiskinan.

Juga pada acara interpelasi ini, para anggota MN menyinggungkan usaha pendidikan kejuruan untuk tenaga kerja di daerah pemukiman penduduk etnis minoritas, pembangunan infrastruktur untuk mengabdi produksi.

Sebelumnya, pada pagi hari yang sama Komite Tetap MN juga melakukan interpelasi terhadap Ketua Mahkamah Rakyat Agung Truong, Hoa Binh.

Pada akhir sesi interpelasi hari Jumat (13 Maret), Ketua MN Vietnam, Nguyen Sinh Hung menekankan bahwa 2 tugas utama bagi bidang hukum ialah saban tahun harus mengurangi jumlah perkara yang diadili salah; terus menyempurnakan institusi (berbagai Undang-Undang yang bersangkutan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar tahun 2013. Mengenai urusan etnis, Beliau meminta supaya berfokus melaksanakan tugas perkembangan sosial-ekonomi di daerah pemukiman penduduk etnis minoritas di daerah pegunungan pada tahun 2015, dll./.