Kegiatan sosialisasi dan pendidikan hukum harus benar-benar menjadi pendorong dalam membangun budaya supremasi konstitusi dan hukum. Ketua MN mengatakan bahwa perlu meneruskan pembaruan pola pikir dalam penyusunan perundang-undangan. Selain itu, pekerjaan sosialisasi dan pendidikan hukum juga harus mengalami perubahan besar agar sesuai dengan tuntutan tahap perkembangan baru.
“Kita harus melakukan transformasi digital secara kuat dalam pekerjaan sosialisasi dan pendidikan hukum. Rancangan Undang-Undang perlu mengatur secara jelas pembangunan ekosistem digital nasional untuk sosialisasi dan pendidikan hukum, termasuk menetapkan kewajiban bagi lembaga penerbit peraturan untuk menyediakan data terbuka agar dapat diintegrasikan ke dalam berbagai alat AI dan chatbot otomatis guna menjawab pertanyaan hukum bagi masyarakat selama 24 jam setiap hari, 7 hari dalam seminggu”.
Ketua MN Tran Thanh Man juga meminta agar Rancangan Undang-Undang tersebut menambahkan mekanisme untuk menerima masukan, mengevaluasi tingkat pemahaman hukum, serta mengukur kemampuan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan hukum di lingkungan digital./.
