(VOVworld) – Dengan dipimpin oleh Wakil Ketua Majelis Nasional (MN) Vietnam, Ibu Nguyen Thi Kim Ngan, pada Rabu pagi (21 Oktober), di kota Hanoi, para anggota MN berbahas di Aula tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Akuntansi (amandemen) yang disusun oleh Kementerian Keuangan Vietnam.

Menyetujui perlunya memberlakukan UU (amandemen) atas beberapa pasal dari UU mengenai Akuntansi, para anggota MN menganggap bahwa selama 10 tahun dilaksanakan, UU mengenai Akuntansi telah membentuk kerangka hukum penting untuk aktivitas akuntansi, turut meningkatkan hasil-guna pengelolaan dan penggunaan sumber keuangan, selangkah demi selangkah membawa pekerjaan akuntansi ke dalam kerangka dan dilaksanakan sama di seluruh negeri. Akan tetapi, bersama dengan proses perkembangan ekonomi dan integrasi internasional yang semakin intensif dan ekstensif, banyak ketentuan dalam UU ini telah menunjukkan ada keterbatasan, banyak masalah perlu diamandir dan dilengkapi. UU mengenai Akuntansi (amandemen) diamandir secara lebih meluas, dengan ide reformasi secara lebih kuat menurut pola fikir pasar. Supaya menghapuskan atau mengurangi ketentuan tentang prosedur pemberian sertifikat praktek akuntan, surat pendaftaran praktek akuntan karena ketentuan-ketentuan ini rumit. Ada pendapat yang menganggap bahwa perlu memisahkan dua jenis akuntansi yaitu akuntansi negara dan akuntan badan usaha karena obyek-obyek yang menikmatinya berbeda. Harus ada satu program tersendiri tentang akuntansi negara.

Juga pada pagi harinya, para anggota MN mendengarkan pemaparan tentang RUU mengenai Pajak ekspor dan pajak impor (amandemen) yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Vietnam, Dinh Tien Dung, atas mandat Perdana Menteri Pemerintah.Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengawasan Majelis Nasional (MN) telah dibahas oleh para anggota MN pada sore  harinya


Ini adalah RUU yang sangat diperhatikan oleh para pemilih dan para anggota MN Vietnam, khususnya tentang isi-isi: pengawasan naskah perundang-undangan atau pengawasan terhadap naskah, interpelasi dan peninjauan jawaban interpelasi.

RUU ini menambahkan ketentuan yang bersifat prinsipiel tentang  daya-guna dan hasil-guna pangawasan, diantaranya menegaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh MN dan Dewan Rakyat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga kekuasaan negara. Badan, organisasi dan perseorangan yang diawasi punya tanggung-jawab melaksanakan secara serius tuntutan, kesimpulan dan rekomendasi tentang pengawasan.

Juga pada sore harinya, para anggota MN mendengarkan laporan pemaparan dan laporan verifikasi terhadap RUU tentang Tentara Profesional, Buruh dan Pegawai Pertahanan.