(VOVworld) – Perdana Menteri (PM) Pemerintah Vietnam baru saja menanda-tangani Keputusan Nomor 01/QD-TTg yang memberlakukan rencana Pemerintah tentang penyelenggaraan pengambilan pendapat rakyat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Perdata (amandemen). Waktu pengambilan pendapat rakyat ini dimulai dari 4 Januari dan berakhir pada 5 April tahun 2015. Isi pengambilan pendapat tentang rancangan Kitab UU Hukum Perdata (amandemen) terdiri dari: ketentuan umum; hak kepemilikan dan benda kepemilikan yang lain; kewajiban dan kontrak; pewarisan; Ketentuan UU yang diterapkan terhadap hubungan sipil yang punya faktor asing; Pasal pelaksanaan; teknis presentasi ketentuan-ketentuan dari Kitab UU Hukum Perdata.

Semua kementerian, badan setingkat kementerian, lembaga pemerintah mengadakan pengambilan pendapat terhadap isi-isi tersebut, bersamaan itu berdasarkan pada fungsi, tugas dan wewenangnya, berfokus mengambil pendapat yang bersangkutan langsung dengan skala dan bidang aktivitas kementerian dan instansinya serta masalah-masalah yang diperhatikan kementerian dan instansi.

Rancangan Kitab UU Hukum Perdata (amandemen) dimuat secara lengkap di Koran Nhan Dan (Koran Rakyat), Portal Majelis Nasional, Kementerian Hukum, Portal Pemerintah. Kementerian Hukum akan menyampaikan laporan terpadu hasil pengambilan pendapat rakyat terhadap rancangan Kitab UU Hukum Perdata (amandemen) kepada Pemerintah sebelum 25 April 2015./.

Bersangkutan dengan peristiwa ini, pada Senin sore (5 Januari), Kementerian Hukum berkoordinasi dengan kantor Pemerintah mengadakan upacara mengumumkan Rencana Pemerintah tentang pengambilan pendapat rakyat terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Perdata (amandemen).

Ketika berbicara di depan upacara ini, Deputi Perdana Menteri , Nguyen Xuan Phuc menekankan peranan penting dan pengaruh Kitab UU Hukum Perdata terhadap kehidupan rakyat. Deputi Perdana Menteri , Nguyen Xuan Phuc mengatakan: “ Pemerintah meminta kepada semua kementerian, kantor setingkat kementerian, Komite Rakyat  semua propinsi dan kota supaya secara serius dan giat melaksanakan Resolusi Komite Tetap Masjelis Nasioonal dan Rencana pemerintan tentang pengambilan pendapat rakyat. Setelah sidang ini harus mengkonsekwenkan  penggelaran nya secara tepat waktu.  Saya meminta kepada Pengadilan dan Kejaksaan supaya harus mengorganisasi pengambilan pendapat di seluruh cabang tentang rancangan  ini”./.