 |
Kongkritnya ialah, pada persidangan ke-7, PM Pemerintah telah melimpahkan kepada Kementerian Perencanaan dan Investasi supaya menyampaikan laporan tambahan Pemerintah tentang hasil melaksanakan tugas perkembangan sosial-ekonomi dan APBN 2018, situasi melaksanakan rencana perkembangan sosial-ekonomi dan APBN pada bulan-bulan awal tahun 2019, menugaskan kepada Kementerian Keuangan supaya menyampaikan laporan tentang penutupan APBN tahun 2017.
Tentang pengawasan tematik : “Pelaksanaan kebijakan dan undang-undang tentang perancangan, pengelolaan dan penggunaan tanah di perkotaan sejak Undang-Undang mengenai Pertanahan tahun 2013 menjadi efektif sampai dengan tahun 2018”, PM Pemerintah telah melimpahkan kepada Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan supaya menghimpun, memeriksa dan menyiapkan informasi, dokumen dan laporan ketika ada permintaan melaksanakan pengawasan MN tentang isi ini.
Pada persidangan ke-8 PM Pemerintah telah melimpahkan kepada Kantor Pemerintah supaya menyiapkan laporan Pemerintah tentang pekerjaan tahun 2019.
