Menjamin Kebijakan Kemanusiaan Negara terhadap Pelanggar Hukum
(VOVWORLD) - Pada tanggal 2 Juni pagi, di Hanoi, Presiden Negara Bagian Nguyen Xuan Phuc memimpin pertemuan dengan para pemimpin Kementerian Keamanan Publik, Mahkamah Agung Rakyat, Kejaksaan Agung, Kantor Presiden, Komite Kehakiman Majelis Nasional dan Departemen Urusan Internal Komite Sentral Partai Komunis Vietnam untuk mengevaluasi pengelolaan dan penahanan para pelanggar hukum.
Berbicara pada pertemuan tersebut, Presiden Nguyen Xuan Phuc menekankan bahwa pengelolaan penahanan dan eksekusi hukuman mati adalah tugas penting yang perlu dipertimbangkan secara cermat berdasarkan analisis dan penilaian penuh proses kejahatan, memerlukan pencegahan dan penanggulangan, dan kemampuan dalam menekan kejahatan dengan tindakan lain. Pada saat yang sama, perlu memperhatikan faktor-faktor politik - hukum dan sosial untuk menjamin ketegasan hukum, cukup untuk mencegah kejahatan, tetapi juga untuk mencerminkan kebijakan kemanusiaan Pemerintah, Negara terhadap penjahat.
 Presiden Nguyen Xuan Phuc berbicara pada acara temu kerja. Foto: Thong Nhat/ VNA |
Dalam latar belakang pandemi COVID-19, Presiden meminta Kementerian Keamanan Publik untuk secara tegas menerapkan tindakan pencegahan penyakit, sekaligus terus meningkatkan kondisi penahanan, menghormati dan menjamin hak asasi manusia narapidana untuk mendidik dan penjahat menjadi orang yang jujur, menaati hukum dan tidak melanggar hukum lagi.