 |
Pada sesi perbahasan tersebut, para anggota MN meminta kepada MN dan Pemerintah supaya memberikan bimbingan untuk menghindari terjadinya kekurangan tanah untuk proyek-proyek kesejahteraan sosial publik seperti: pendidikan, kesehatan dan hiburan guna menjamin lingkungan dan kehidupan warga.
Para anggota MN meminta kepada MN supaya mempelajari revisi dan menambahkan beberapa pasal dari Undang-Undang mengenai Pertanahan dan beberapa Undang-Undang lain yang bersangkutan seperti: Undang-Undang mengenai Investasi, Undang-Undang mengenai Investasi Publik, Undang-Undang mengenai Badan Usaha dan sebagainya. Khususnya ialah pasal-pasal dari semua Undang-Undang yang bersangkutan dengan pertanahan, pembebasan lapangan untuk menciptakan syarat terhadap produksi dan bisnis serta menyerap proyek-proyek dari badan-badan usaha di dalam dan luar negeri.
