MN membahas Rancangan Undang-Undang tentang Cadangan Negara
(VOVworld) – Untuk meneruskan agenda persidangan ke-3 Majelis Nasional (MN) Vietnam angkatan ke-13, pada Jumat 1 Juni, para anggota MN berbahas di grup-grup tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cadangan Negara; RUU amandemen tentang beberapa pasal dalam UU tentang Pengelolaan Pajak
Mayoritas anggota MN berpendapat bahwa skala cadangan masih sangat sempit, terutama diambil dari anggaran keuangan negara. Harus memperluas wilayah penyesuaian UU tentang Cadangan sampai ke semua korporasi dan perusahaam umum milik negara. Sekarang total cadangan negara Vietnam mencapai kira-kira 0,38 persen GDP, masih rendah terbanding dengan banyak negara di dunia.
Anggota MN Tran Hoang Ngan memberikan pendapat
(Foto: 24h.com) Le Nhu Tien, anggota MN Vietnam provinsi Quang Tri mengusulkan: "Sumber cadangan negara terbentuk dari anggaran keuangan negara yang diputuskan MN. Hal ini adalah sesuai dengan UU tentang anggaran keuangan tetapi dengan keputusan tersebut, kita tidak dapat menggerakkan sumber-sumber lain dalam masyarakat. Cadangan negara sangat penting dan jika kita tidak merangsang dan menyemangati semua badan usaha dan unsur-unsur ekonomi supaya berpartisipasi pada aktivitas cadangan negara maka kita akan kehilangan sumber tenaga yang sangat besar dalam masyarakat. Bahkan sumber-sumber bantuan hibah asing atau bantuan yang belum perlu digunakan sebaiknya juga dimasukkan ke dalam cadangan negara".
Pada sorenya, dengan dipimpin Wakil Ketua MN Uong Chu Luu, para anggota MN berbahas di aula tentang rencana program legislasi MN tahun 2013. Mayoritas anggota MN menyepakati rencana program tersebut. Banyak anggota MN meminta supaya mengamandir RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012 dan akan ditinjau dan diesahkan pada persidangan ke-4 mendatang. Beberapa anggota MN meminta supaya segera menerapkan RUU tentang Penghematan dan Anti Keborosan pada tahun 2013.
Anggota MN Vo Thi Dung
(Foto: 24h.com) Vo Thi Dung, anggota MN Vietnam kota Ho Chi Minh mengatakan: "Saya meminta supaya penyusunan UU MN mendatang harus berjalan seiring dengan proses persiapan Resolusi serta semua naskah instruksi dari semua kementerian dan instansi. Supaya setelah UU tersebut diberlakukan akan langsung dilaksanakan dan diterjemahkan ke dalam praktek kehidupan. Mengenai UU tentang Pertanahan, ini adalah UU yang masih ada banyak perbedaan pendapat dan banyak masalah yang rumit maka belum dimasukkan ke dalam program. Kita meminta sumbangan pendapat pada persidangan ke-4 dan akan mengesahkannya pada persidangan ke-5 mendatang. UU tentang Pertanahan adalah salah satu diantara banyak UU yang mendapat perhatian besar dari rakyat./.