(VOVworld) – Untuk melanjutkan agenda persidangan ke-10, pada Sabtu (24 Oktober), Majelis Nasional (MN) Vietnam mendengarkan pemaparan, penerimaan dan penyesuaian Rancangan Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Perdata (amandemen) dan membahas beberapa isi yang masih ada perbedaan pendapat dalam Rancangan Kitab UU Hukum Perdata ini.

Pada berbagai sesi perbahasan, para anggota MN berpendapat bahwa Rancangan Kitab UU Hukum Perdata (amandemen) telah diseleksi dan mendapat banyak sumbangan pendapat yang teliti sehingga pada pokoknya telah berhasil mengatasi problematik-problekmatik dalam Kitab UU Hukum Perdata yang sedang berlaku. Isi yang dibahas secara terfokus oleh para anggota MN ialah ketentuan tentang pelaksanaan kontrak pada saat mengalami perubahan dasar.

Menurut para anggota MN, harus ada ketentuan yang ketat untuk menghindari situasi pembatalan kontrak secara sembarangan, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi dari para pihak yang bersangkutan. Nguyen Minh Cuong, anggota MN Vietnam dari provinsi Quang Binh, meminta: “Ketentuan ini harus ketat untuk menghindari penyalah-gunaan, sehingga menimbulkan instabilitas dalam hubungan sipil. Dari segi prinsipnya, hubungan sipil harus menghormati permufakatan antara semua pihak. Sedangkan dalam hubungan ekonomi pasar, maka ketika menanda-tangani kontrak,  para pihak peserta harus memperhitungkan gejolak pasar dan harga. Oleh karena itu, menurut hemat saya, ketentuan ini harus ada penyuntingan baru yang cukup ketat tentang syarat dan kondisi perubahan”.

Para anggota MN juga berfokus membahas masalah-masalah besar yang masih ada perbedaan pendapat di sekitar ketentuan tentang pergantian gender; dll.